Senin, 18 Nov 2019 14:55 WIB

Pemain Asing Bangun Kabel Laut, Pemerintah Harus Waspada

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Ilustrasi Kabel Laut (Foto: Pradita Utama/detikcom) Ilustrasi Kabel Laut (Foto: Pradita Utama/detikcom)
Jakarta - Pemerintah diminta mewaspadai langkah pemain Over The Top (OTT) asing yang membangun infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan data center di Indonesia. Kenapa?

Langkah OTT asing semacam ini diduga berpotensi merugikan negara, yaitu dari segi pendapatan dan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Hal ini diutarakan oleh Heru Sutadi, Direktur Indonesia ICT Institute dalam keterangan yang diterima detikINET.

"Pemerintah jangan senang dulu dengar kabar jika ada OTT asing seperti Facebook dan Google ingin bangun SKKL langsung dari Amerika Serikat ke Indonesia. Jika dibiarkan tanpa mengikuti aturan yang ada, kerugian dari sisi ekonomi dan ketahanan nasional bisa terjadi, " papar Heru.

Diungkapkannya, pilihan pemain raksasa seperti Facebook, Google, atau Amazon Web Service (AWS) membuka konektivitas langsung ke Indonesia tak bisa dilepaskan dari keinginan OTT itu untuk memiliki kontrol penuh atas jaringan yang dibangunnya secara end to end.

"OTT untuk mendukung bisnis utamanya yaitu social media ads dan cloud akan membangun data center dan point of presence di sebuah negara. Untuk mendukung dua infrastruktur itu mereka akan bangun data center agar punya kontrol penuh secara end to end. Kalau sudah gini lupakan saja itu impian Menkeu Sri Mulyani ingin nagih pajak ke OTT asing, wong dia kuasai jaringan end to end," ujar mantan Komisioner BRTI tersebut.


Menurutnya, pembangunan jaringan secara end to end oleh OTT asing ini sebagai salah satu upaya menghindari pengurusan lisensi di negara setempat guna menghindari kewajiban pajak dan regulatory cost -- Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Universal Service Obligation (USO). Selain itu, langkah ini juga sebagai upaya menghindari kewajiban terkait keamanan seperti lawful intercept.

Biasanya OTT asing hanya menggandeng pemain lokal yang mengantongi lisensi jaringan tertutup agar SKKL yang dimilikinya memiliki landing station di negara tujuan.

"Pemain lokal melihat itu sebagai peluang karena bisa jual core fiber optic, tapi tanpa sadar sebenarnya negara rugi dalam bentuk lain. Keuntungan bagi mitra lokal yang digandeng OTT asing agar SKKL-nya bisa masuk Indonesia itu tak sebanding dengan kerugian negara seperti paparan di atas serta bagi pemain SKKL lokal yang punya jaringan internasional," ulasnya.

Hal ini karena OTT asing juga menjual kapasitas SKKL-nya ke operator telekomunikasi global dalam bentuk dark fiber untuk trafik ke Asia Tenggara atau Asia umumnya.

"Jalur SKKL via Indonesia ini sekarang favorit ke Amerika Serikat karena rute Laut China Selatan rawan isu politik dan gempa bawah laut," jelasnya.


Dipaparkannya, jika OTT asing ikut menjual kapasitas SKKL-nya langsung di pasar internasional untuk trafik dari/ke Indonesia tentu negara kembali rugi karena transaksi berlangsung di luar sehingga potensi pajak dan regulatory cost hilang, selain isu ketahanan nasional dimana Indonesia menjadi terbuka di dunia siber.

"Dampak lainnya pemain SKKL lokal hilang competitivenes advantage karena secara price tak mampu bersaing mencari pasar dari operator global. Gimana mau bersaing kalau struktur cost saja sudah kalah," tukasnya.

Heru menyarankan untuk mencegah fenomena agresifnya OTT asing 'menyerang' Indonesia secara platform dan infrastruktur ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) duduk bersama agar negara tidak semakin dirugikan.

"Masa depan kan era perang Informasi, yang harus dikuasai itu infrastrukturnya. Jika negara hadir baru bisa bicara membangun ketahanan siber yang kuat," pungkasnya.

Simak Video "Hakim Tolak Eksepsi Romahurmuziy"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)