Menkopolhukam Bantah Pemerintah Potong Layanan Telepon Jayapura

Jakarta - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah isu pemerintah sengaja memotong kabel optik yang berdampak pada gangguan layanan telekomunikasi SMS dan telepon di Jayapura, Papua.

"Diisukan pemerintah yang potong (layanan telekomunikasi), bukan kita. Kita tidak menghabiskan seperti itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Dalam pemaparan situasi terkini di Papua dan Papua Barat ini, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah bukan mencari kesalahan, baik perorangan, kelompok, maupun institusi. Melainkan mencari solusi agar suasana yang panas ini bisa meredam.

Baca juga: Kondisi Terkini Layanan SMS dan Telepon di Jayapura

"Suasana panas ini agar bisa tenang kembali. Dengan demikian, setelah tenang nanti kita bisa berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi," tuturnya.

Wiranto melanjutkan bahwa sesuai dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pemerintah berupaya untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat lebih cepat lagi. Sehingga nantinya akan sama dengan pembangunan yang sudah dilakukan di provinsi lain yang sudah lebih dulu dilakukan.

Baca juga: Listrik Menyala, Sinyal XL di Jayapura Kembali Mengudara

"Kita bicara keadilan misalnya. Saya mendampingi Pak Jokowi tiga tahun ini dalam pembangunan Papua dan Papua Barat, kita selalu fokus apa yang harus dibangun di sana, infrastruktur yang harus dibangun. Masalah transportasi, komunikasi, lapangan terbang, pelabuhan laut," kata Menkopolhukam.

"Orang bilang itu proyek mercusuar. Bukan, itu bukan proyek mercusuar. Tapi, proyek-proyek yang sudah diperhitungkan untuk mensejahterakan masyaraka Papua dan Papua Barat. Saya jamin itu. Sehingga sebenarnya bicara keadilan, sudah adil, tinggal kita melanjutkannya lagi," sambungnya.

Disampaikannya juga, pembangunan infrastruktur tersebut menggunakan uang rakyat. Apabila dirusak, maka yang rugi tentu masyarakat sendiri.

Baca juga: Kenapa Pemerintah Blokir Internet Papua, Bukan Medsos?

"Pembangunan kan mahal dari uang rakyat, bangunnya susah, bakarnya cepat, yang rugi siapa? Rakyat. Seperti Telkom dibakar itu terputus 36 BTS akhirnya lumpuh, SMS lumpuh, WA lumpuh, telepon lumpuh," pungkasnya.

Sekedar informasi, pemerintah pertama kali melakukan pembatasan layanan internet di wilayah Papua dan Papua Barat ini sejak Senin (19/8). Namun pada Rabu (21/8) pemerintah meningkatkannya jadi pemblokiran akses di wilayah tersebut. Warga di sana hanya bisa menikmati layanan telekomunikasi telepon dan SMS saja.





(agt/krs)