Rabu, 10 Apr 2019 21:31 WIB

Kominfo: 24.000 Desa Belum Tersentuh Layanan Internet

Eva Safitri - detikInet
Foto: detikINET/Eva Safitri Foto: detikINET/Eva Safitri
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menilai implementasi smart city masih menjadi tantangan dalam pembangunan teknologi di setiap wilayah Indonesia. Mengingat saat ini masih ada 24.000 desa yang belum tersentuh akses layanan internet.

"Tantangan kita adalah membawa sebuah konsep smart city itu, bukan hanya untuk orang kota, karena kita masih punya sekitar 24.000 desa yang belum punya internet," ujar Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggoro dalam diskusi "Being Smart with Smart City" di Chakra Hall & Lounge, The Breeze-BSD, Tangerang, Rabu (10/4/2019).

Bambang mengatakan, penyediaan internet secara nasional seharusnya menjadi prioritas yang harus dipikirkan dalam pembangunan smart city. Persoalan tersebut yang saat ini pemerintah sedang diupayakan.




"Tantangan kita bagaimana kita bisa menyediakan akses internet untuk masyarakat desa. Pemerintah sudah bekerja sama dengan dunia usaha, kita ada satelit," ucapnya.

"Dalam jangka waktu dekat kurang lebih ada 150.000 titik di desa, kecamatan, koramil, polsek sekolah, puskesmas akan diberikan akses internet. Dengan demikian mereka bisa merasakan hidup sebagai masyarakat bergaya smart city," lanjut Bambang.

Dalam melakukan penyebaran akses internet ke 150.000 titik di seluruh Indonesia tersebut, pemerintah akan menggunakan satelit sendiri. Saat ini, proyek satelit Satria tengah dilelang dan direncanakan pada bulan ini diumumkan pemenangnya. Nantinya, satelit berjenis High Throughput Satellite (HTS) akan diproduksi awal 2020 dan diharapkan meluncur pada 2023.




Ia pun mengingatkan pembangunan smart city juga tidak terlepas dari pemimpin setiap daerah. Untuk itu, Bambang meminta pemerintah daerah juga harus berperan aktif menjadi alat untuk mensinergikan layanan lintas sektor.

"Kalau kita bicara smart city pimpinannya adalah kepala daerah. Jadi sentral utamanya adalah pemerintah. Maka tantangan utama adalah bagaimana pemerintah jadi alat untuk seinergikan layanan yang ada di berbagai macam sektor," paparnya.


(agt/krs)