Jumat, 13 Apr 2018 21:15 WIB

Ketum Baru Mastel: Akses Internet di RI Harus Merata

Agus Tri Haryanto - detikInet
Munas Mastel IX di Jakarta. Foto: Mastel Munas Mastel IX di Jakarta. Foto: Mastel
Jakarta - Kristiono terpilih kembali menjadi Ketua Umum Masyarakat Telamatika Indonesia (Mastel) untuk periode 2018-2021.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX yang digelar oleh Mastel tersebut, tak hanya pemilihan Ketua Umum, melainkan juga pemilihan Dewan Pengawas Mastel, di mana yang terpilih adalah Darmoni Badri, Edi Witjara, dan Mohammad Ridwan Effendi.

Sesuai dengan tema Munas, yaitu Ekonomi Digital untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia, maka sektor telekomunikasi antara perkotaan dan daerah di Indonesia harus seimbang, tetapi saat ini masih terjadi ketimpangan. Misalnya, masyarakat di daerah masih kesulitan akses internet dengan kualitas yang baik.


Menurut Ketua Umum Mastel Kristiono, kesenjangan tersebut terjadi karena ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Padahal ini, kata dia, merupakan pondasi penting untuk menjalankan dan mengembangkan sektor komunikasi dan informatika di dalam negeri.

"Masalah infrastruktur ini harus diberesi. Semua warga Indonesia harus affordable dan mudah menjadi teknologi digital. Kalau tidak, aplikasinya tidak tumbuh dengan baik," jelas Kristiono dalam pernyataannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil munas Mastel sebelumnya juga memutuskan bahwa sektor teknologi dan informatika dapat berkembang, tergantung dengan infrastruktur yang ada. Sayangnya, pemerintah tak banyak berbuat banyak untuk mengembangkannya.

Permasalahan serupa rupanya terjadi di luar negeri. Bahkan, di luar negeri pembangunan infrastruktur tidak pernah selesai.


"Semua tergantung swasta. Infrastruktur itu cerita yang tidak pernah selesai," ungkap pria yang mantan Direktur Utama Telkom ini.

Untuk itulah perlu adanya peran pemerintah untuk membantu mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dengan membuat kebijakan yang dapat meringankan beban korporasi.

"Beban operator juga harus dikurangi dari segi pajak, pemberian insentif dan lainnya. Jadi artinya persoalan infrastruktur masih sangat besar," pungkas Kristiono. (agt/asj)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed