Sabtu, 10 Mar 2018 13:13 WIB

BRTI Luruskan Fenomena Kebocoran Data KTP dan KK

Muhamad Imron Rosyadi - detikInet
Foto: Registrasi SIM Card (Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom) Foto: Registrasi SIM Card (Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meluruskan fenomena kebocoran dan/atau penyalahgunaan data penduduk yang terdapat di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik masyarakat. Menurutnya, masyarakat salah mengartikan kebocoran data.

"Bukan bocor, karena kalau bocor itu artinya ada yang mengakses data tersebut di server. Saya klarifikasi bahwa data tidak bocor baik dari Dukcapil maupun operator karena mereka memiliki pengamanan yang canggih," ujar Ketut Prihadi, Komisioner BRTI Bidang Hukum, saat ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

[Gambas:Video 20detik]


Ketut sendiri tidak menutup fakta bahwa terdapat sejumlah situs di dunia maya yang menyediakan data-data penduduk ini. Ia pun menjelaskan bagaimana data-data tersebut bisa muncul di internet, yang menurutnya terdapat ribuan KTP maupun KK.

"Ada beberapa kemungkinan. Kegiatan perbankan misalnya, bisa saja meminta data dari KK maupun NIK. Selain itu kegiatan leasing juga meminta kopi dari dua data tersebut. Yang menjadi masalah adalah tidak ada jaminan dan kontrol terhadap hal tersebut," tuturnya menjelaskan.

Ungkapan Ketut pun diamini oleh Ibnu Dwi Cahyo, Peneliti Keamanan Cyber dari CissRec. "Ada sebuah situs dengan nama ktp.us.to yang menyediakan KTP maupun KK yang jumlahnya mencapai 14 ribu jika dijumlahkan semuanya," ucapnya.

Foto: Muhammad Imron Rosyadi/detikINET

Menariknya, tambahnya, pihak tak bertanggung jawab tersebut meretas situs dari Kementerian Agama untuk melahirkan website tersebut.

Meski begitu, Ibnu mengklarifikasi bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri sudah menutup situs tersebut pagi tadi. Selain itu, ia menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena fenomena ini bukan hasil dari kebocoran data registrasi kartu SIM.

"Mereka tidak dapat dari sistem, karena jumlah KK dan KTP yang tersebar hanya 14 ribu. Padahal sudah ada 339 juta nomor yang tervalidasi melalui program registrasi ini," katanya.

"Sumbernya bisa berasal dari orang-orang yang mengupload data mereka lewat online saat mereka misalnya, sedang membeli mobil dan motor melalui internet," ucapnya menambahkan. (mag/mag)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed