Jumat, 15 Des 2017 20:33 WIB

Kominfo-APJII Sepakat Rombak RPM Jasa Telekomunikasi

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menggelar uji publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Jasa Telekomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Hasilnya, ada perombakan di aturan tersebut yang dinilai merugikan industri.

Sebelumnya diketahui, APJII yang menyatakan penolakan terhadap RPM tersebut. Alasannya karena rancangan aturan tersebut dinilai merugikan para Penyelenggara Jasa Internet (ISP).

Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Kominfo itu dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli.

Kepada detikINET, Jumat (15/12/2017), Ramli mengungkapkan rapat tersebut menghasilkan beberapa poin, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pada hari ini pukul 14.00-17.00 WIB telah dilaksanakan rapat harmonisasi dan finalisasi RPM tentang Jasa Telekomunikasi sebagai tindak lanjut Konsultasi Publik yang dihadiri seluruh operator Telekomunikasi seperti Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Hutchison 3 Indonesia, Smartfren, PANDI, juga Ketua Umum APJII.

2. Rapat berlangsung sangat kondusif dan penuh spirit kebersamaan dan diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan RPM dimaksud untuk disahkan oleh Menkominfo.

3. RPM ini sangat progresif karena berhasil mensimplifikasi 16 Peraturan Menteri sebelumnya menjadi satu RPM, terkait Jasa Telekomunikasi, dan menyederhanakan 12 jenis izin menjadi hanya satu izin.

4. APJII yang semula protes dan keberatan atas beberapa ayat/pasal juga akhirnya sangat mendukung RPM ini untuk disahkan, setelah pemerintah bisa mengakomodasi dan memberi jalan keluar yg efektif yang juga disepakati seluruh peserta rapat.

5. Peraturan Menteri ini justru dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri Telekomunikasi nasional dan tidak bertendensi adanya keberpihakan, apalagi memberi karpet merah kepada Industri Telekomunikasi asing sebagaimana diisukan sebelumnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Ketua Umum APJII Jamalul Izza, mengatakan hasil rapat tadi menghasilkan keputusan untuk menghapus dua pasal di RPM Jasa Telekomunikasi, yaitu Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 31 ayat 3.

Kominfo-APJII Sepakat Rombak RPM Jasa TelekomunikasiKetua Umum APJII Jamalul Izza (detikINET/Adi Fida Rahman)


"Hasilnya pasal yang keberatan dari kita, dihapus. Setelah hari ini, kita rapat dengan Kominfo, dua ayat diatas tersebut disetujui untuk dihapus. APJII dengan Kominfo selama ini selalu bekerjasama untuk peningkatan penetrasi internet Indonesia," tuturnya kepada detikINET.

Diketahui, Pasal 13 ayat 3 berbunyi, "Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan keterhubungan dengan simpul jasa (node) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet di Kota/Kabupaten terdekat dengan lokasi perangkat Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dimaksud."

Sedangkan Pasal 31 ayat 3 berbunyi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) dilarang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) diluar cakupan wilayah layanannya."

"Intinya dari sisi pemerintah sangat konsen dengan industri ini dengan mengabulkan permintaan kita agar penetrasi internet ini bisa lebih cepat," tegas Jamal. (rou/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed