Rabu, 08 Nov 2017 19:32 WIB

Ombudsman ke Kominfo: Jangan Manfaatkan Data SIM Card!

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: Registrasi SIM Card (Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom) Foto: Registrasi SIM Card (Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta - Data registrasi SIM card yang divalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), tidak boleh disalahgunakan pemerintah.

"NIK dan KK tak boleh disalahgunakan bahkan oleh pemerintah melalui kesepakatan dengan pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang. Jika ini dilakukan, akan berpotensi masuk pada pemufakatan jahat," ujar Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (8/11/2017).

Bukan tanpa alasan, pasalnya NIK dan nomor KK adalah data pribadi. Pemerintah maupun pihak swasta sebagai pemegang data hanya boleh memberikan kepada pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang atau pihak lain berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan pemilik identitas yang bersangkutan.

Alamsyah mendesak agar pemerintah segera melegislasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar regulasi tidak terpecah-pecah dan parsial. Hal ini penting agar lebih menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

"Jika tidak, celah kekosongan hukum bisa memberi peluang pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya dan merugikan warga negara," sebutnya.

Menurut Alamsyah, kelambanan meratifikasi Perlindungan Data Pribadi ini bisa berpotensi menghambat kerja tim cyber crime di kepolisian ketika harus melakukan pengusutan kejahatan trans nasional yang menggunakan jalur internet.

"Dalam akses maupun pertukaran informasi kemungkinan besar ratifikasi Perlindungan Data Pribadi menjadi persyaratan. Suatu tindakan pengusutan yg harusnya bisa cepat akhirnya jadi lambat atau gagal nanti," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Alamsyah mengungkapkan pejabat di Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri harus berhati-hati dalam membuat kesepakatan dengan pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan data NIK dan nomor KK.

"Apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain tersebut akibat kesepakatan yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga pemilik NIK dan nomor KK, maka pejabat yang menyetujui berpotensi melakukan maladministrasi dengan kategori penyalahgunaan wewenang," tuturnya.

Selain itu, setiap pejabat di pemerintah harus berhati-hati karena juga berpotensi untuk dilaporkan turut terlibat dalam suatu tindak pidana. Namun, untuk pidana bukan ranah ombudsman.

"Ombudsman akan terus mengawasi perkembangan dan tetap terbuka utk menerima laporan masyarakat apabila ada yang merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan tersebut di atas. Kami berharap semoga tak terjadi hal-hal negatif sebagaimana yg telah dijelaskan," ucapnya (rns/fyk)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed