Selasa, 05 Sep 2017 18:45 WIB

Satelit Telkom 1 Mati

Kata Menkominfo-Dirut Telkom Soal Ancaman Dilaporkan ke Bareskrim

Agus Tri Haryanto - detikInet
Dirut Telkom dan Menkominfo (detikINET/Agus Tri Haryanto) Dirut Telkom dan Menkominfo (detikINET/Agus Tri Haryanto)
Jakarta - Satelit Telkom 1 yang tidak berfungsi normal kembali sejak Jumat (25/8/2017) mau diperkarakan ke Bareskrim. Alasannya, Telkom 1 telah berdampak terhadap matinya ribuan jaringan ATM sehingga masyarakat sulit untuk bertransaksi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga yang tengah memantau langsung proses pemulihan layanan di Crisis Center, Gedung Graha Merah Putih, Gatot Subroto, Jakarta, pun ikut dimintai tanggapannya.

"Saya nggak mau menanggapi apa yang saya nggak tahu," ujar Rudiantara, Selasa (5/9/2017).

Jawaban yang hampir serupa juga diucapkan oleh Alex. Namun bedanya dengan Menkominfo, Alex malah mengaku tahu adanya pelaporan ke Bareskrim karena matinya Telkom 1.

"Dengar juga belum," jawab Alex singkat.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar hendak melaporkan Telkom ke Bareskrim Polri terkait offline-nya ribuan ATM.

Namun laporan belum jadi dilakukan karena pihak bareskrim menyarankan Aditya untuk berdiskusi dengan Telkom terlebih dahulu.

"Saya melaporkan terkait offline-nya ribuan ATM yang disebabkan oleh matinya satelit Telkom 1. Hasil diskusi dengan Bareskrim, saya diminta untuk berdiskusi dulu dengan PT Telkom," ujar Aditya di Bareskrim Polri gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Saat laporan, Aditya membawa bukti-bukti berupa data yang ia dapat dari media yang dinilai tidak konsisten. Salah satunya soal satelit Telkom 1 yang melebihi umur penggunaannya.

"Dari rekam jejak digital argumentasi PT Telkom yang tidak konsisten dengan segala macam, pertama kayak dia bilang satelit itu umurnya 15 tahun, itu dikutip saya ambil dari media, tapi tetap digunakan 18 tahun lewat," kata Aditya.

Aditya mengatakan nantinya setelah berdiskusi dengan PT Telkom dirinya akan tetap mengajukan gugatan perdata karena ia menilai masalah ini mengandung unsur pidana dan perdata. Bahkan, Aditya mengatakan dirinya akan melaporkan hal ini ke KPK.

"Kami akan tetap lanjutkan baik itu secara gugatan perdata atau nanti kami coba diskusi dengan penegak hukum yang lain misalnya dengan KPK, apakah ada unsur-unsur ketika kita menemukan bukti yang valid dari media bilang ada sistem billing yang dihapus, itukan melanggar hukum," tutup Aditya. (rns/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed