Pemerintah Tak Bisa Ikut Campur Tetapkan Tarif Internet, Tapi..

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur menetapkan angka tarif data internet operator seperti yang diminta Indosat Ooredoo dalam suratnya.

Meski demikian, pemerintah dapat memberikan rujukan terkait layanan yang sering digunakan untuk mengakses internet tersebut.

"Pemerintah tidak akan menetapkan angka. Angka itu misalkan berapa rupiah per megabyte, tapi semacam buat rujukan seperti formula," ucapnya saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Disampaikan Rudiantara, pemerintah ingin ada pilihan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, baik layanan maupun harga. Sehingga masyarakat dapat memilih operator mana yang diinginkan.

"Tapi masyarakat juga jangan mau murah-murahan sampai gratis, nanti siapa yang bangun jaringan kalau jaringan nggak bagus? Yang komplain pengguna juga," sebutnya.

Dalam menemukan formula tersebut, menteri mengaku akan memperhatikan komponennya seperti apa, begitu juga dengan data yield yang disebut Indosat dalam suratnya kepada menteri belum lama ini.

"Formula itu rumusan, nanti silakan bermain begitu, selebihnya menjaga kompetisi," imbuh Rudiantara.

Baca juga: Isi Surat Bos Indosat ke Menteri Rudiantara Terkuak

"Misalkan, harga promosi atau apa nanti bicara sama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Jangan lupa masyarakat harus diikutsertakan apakah nanti ada YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Negara), semua harus duduk bersama," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Chief RA ini mengungkapkan kalau pemerintah peduli terhadap keberlangsungan industri telekomunikasi di Tanah Air.

"Pemerintah sangat concern terhadap suistainability terhadap industri. Kalau nggak sustained atau layanan jelek, yang rugi siapa," pungkasnya. (rou/rou)