Menkominfo Mulai Bicara Masa Depan Interkoneksi Data

Jakarta - Rencana pemerintah menurunkan biaya interkoneksi memicu polemik di kalangan operator sehingga akhirnya ditunda. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun ikut menyampaikan analisanya.

Menurut dia, ada tiga faktor yang membuat operator berbeda pandangan tentang implementasi biaya interkoneksi. Hal itu bisa dilihat dari sisi teknologi, aturan, dan bisnis.

Dari sisi teknologi, meskipun saat ini para operator itu sudah menggelar jaringan seluler generasi keempat alias 4G, namun dari sisi bisnis, penggunaan 2G untuk akses suara dan SMS masih mendominasi. Bahkan masih sekitar 70%.

Itu sebabnya, interkoneksi dalam beberapa tahun ke depan masih akan jadi perbincangan serius di kalangan operator. Selama pelanggan masih menggunakan 2G untuk akses voice, masalah biaya interkoneksi panggilan suara lintas operator akan terus jadi perdebatan.

"Begitu sudah data semua, interkoneksi tidak diatur lagi seperti ini. Nanti tinggal mengubah service levelnya saja. Tujuannya membuat efisien, bagaimana menurunkan TCO (total cost of ownership) to delivered per megabit data," jelas Rudiantara di sela diskusi INDEF di Hotel Intercontinental, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Interkoneksi berbasis data atau IP based, saat ini memang belum ada aturannya. Namun menteri mengakui, cepat atau lambat, regulator dan operator harus segera berpikir ke sana. Salah satu faktornya adalah tuntasnya pembangunan Palapa Ring pada 2019 dan implementasi 5G pertama kali pada 2020.

"Kalau nanti sudah data semua, kita tidak perlu lagi biaya interkoneksi. Saya bayar yang terima bayar. Tapi kalau sekarang, belum waktunya diatur ya tidak akan diatur. Itu nanti saat sudah IP semua. Tenang saja, akan ada waktunya," pungkas Chief RA, panggilan akrabnya. (rou/fyk)