Telkomsel Ingin Pemerintah Segera Lelang 2,1 & 2,3 GHz

Jakarta - Hingga kini pemerintah Indonesia belum juga menggelar lelang kanal yang tersisa di frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz. Sebagai operator dengan jumlah pelanggan terbanyak, Telkomsel ingin agar lelang kanal tersebut segera dilaksanakan, mengingat itu bisa berpotensi menambah pendapatan negara di tahun 2016.

Ditemui sesuai uji coba kecepatan akses data hingga 1 Gbps, Ivan C. Permana VP Technology and Sistem Telkomsel mengatakan bahwa matrix jumlah subscriber per megahertz Telkomsel menjadi yang terpadat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Maka dari itu, penambahan spektrum ini dirasa penting dan kritikal bagi Telkomsel.

"Karena tanpa penambahan spektrum akan terjadi inefisiensi invesment, di mana tadinya Telkomsel bisa membangun LTE sampai ke pelosok kabupaten menjadi tertunda karena harus menambah investasi di dalam kota dengan penambahan BTS yang lebih rapat lagi. Maka dari itu, hal tersebut bisa dihindari apabila pemerintah menambah spektrum untuk Telkomsel," tutur Ivan ditemui detikINET di Grapari Telkomsel Pondok Indah Mal 3, Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini masih ada pita lebar 10 MHz di 2.100 MHz dan 30 MHz di 2.300 MHz. Pelelangan ini tertunda pelaksanaannya karena para pengambil keputusan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum satu suara soal aturan main lelang ini.

Secara lisensi, menurut Ivan, kanal frekuensi di 2.100 memiliki harga Rp 250 miliar per 5 MHz. Dengan tertundanya pelelangan, Ivan menilai pemerintah bisa kehilangan potensi pendapatan tambahan senilai Rp 500 miliar di tahun 2016.

"Padahal kalau dikasih ke Telkomsel, ya kami bayar Rp 500 miliar tahun ini juga. Kalau sampai tertunda tahun depan, ya itu tadi akan kehilangan potensi pendapatan," tutur Ivan.

Diakui Ivan, dua kanal spektrum tersebut memang dibutuhkan untuk Telkomsel untuk menambah kenyamanan pelanggan, baik itu 3G maupun 4G. "Contohnya begini, di Jakarta kadang kala layanan Telkomsel tersendat. Untuk bisa mengatasi itu, bisa tambah BTS atau spektrum," katanya.

Namun menurut Ivan penambahan BTS cenderung lebih mahal ketimbang tambah spektrum. "Padahal dengan tambah spektrum kami tak perlu tambah BTS di Jakarta, bisa dialokasikan ke kota-kota yang membutuhkan," pungkasnya. (mag/yud)