Rabu, 05 Okt 2016 18:32 WIB

Debat Kusir Network Sharing

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pembahasan tentang revisi peraturan pemerintah terkait PP No. 52/ 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No. 53/ 2000 tentang penggunaan spektrum, kian alot diperdebatkan.

Beragam sudut pandang terkait polemik revisi PP ini pun terus bermunculan. Kali ini pembahasan melibatkan perwakilan dari berbagai stakeholder di industri telekomunikasi.

Mulai dari Ombudsman, Komisi I DPR RI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), ahli hukum tata negara, hingga LSM seperti Fitra.

Debat tentang pembahasan revisi PP tersebut, khususnya yang berkaitan dengan network sharing dan frekuensi sharing, berlangsung di Kedai Sirih Merah, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Menurut pengamat hukum tata negara, Margarito Khamis, revisi PP ini mengandung muatan dan menilai bahwa ada bentuk gambaran praktik merkantilis.

"Revisi ini jangan sampai seperti pada sistem merkantilis dahulu. Sistem yang pernah dipakai pada 1772 oleh Inggris, dimana para pedagang besar memanfaatkan dan menekan parlemen untuk menyetujui kepentingan pihak tertentu," ujarnya.

Debat Alot Revisi PP 52 dan 53 Tentang Network Sharing
Menurutnya, perubahan pada PP ini dianggap menyalahi prosedur hukum dan bisa menjadi bentuk dari gambaran merkantilis. Ia melihat ada kecenderungan akan hal itu.

Pasalnya, revisi ini mencoba untuk lebih menguatkan PP dibandingkan UU Telekomunikasi No. 36/1999. Padahal semestinya, kata dia, UU adalah patokan hukum yang wajib lebih didahulukan atau dipegang dibandingkan aturan yang lainnya.

"Draft revisi PP ini bertentang dengan UU yang ada, tidak boleh begitu. Revisi ini seolah telah melampaui UU yang sudah ada. Padahal PP adalah penjabaran dari isi UU yang telah ada sebelumnya," tegas Margarito.

Ia menegaskan bahwa hal itu dapat dilihat dari revisi PP yang ada dalam surat edaran (SE) No. 1153/M.Kominfo/PI/02.04/08/2016, yang telah ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gerayantika Kurnia, yang diedarkan pada 2 Agustus 2016 lalu.

"Mana ada pada sistem kita yang menetapkan Dirjen memiliki kekuatan hukum dalam penentuan ini," sesalnya.

Pun demikian, ia menilai, jika revisi PP ini ingin bisa tetap dijalankan, harus dengan perhatian yang detail, dan bisa melihat dari celah yang kurang pada UU. Namun syaratnya, harus memberikan manfaat yang baik dan tak cuma menguntungkan salah satu pihak saja.

"Siapkan draft tandingan. Tawarkan yang lebih baik. Di draf pemerintah, cari mana yang masih bolong-bolong dan perlu diperbaiki. Saya berharap betul, Komisi I DPR mengawal terus masalah ini," tegas Margarito.

Permintaan itu pun langsung ditanggapi Anggota Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurutnya, DPR memang akan terus mengawasi proses revisi kedua PP ini agar taat azaz dan tidak menimbulkan masalah.

"DPR baru diajak bicara setelah ada masalah. Boleh-boleh saja Menkominfo Rudiantara punya semangat reformasi atas liberalisasi di sektor telekomunikasi. Tapi sayangnya, semangat revisi PP ini bertentangan dengan UU Telekomunikasi," kata dia.

Liberasi Kebablasan Demi Asing?

Hanafi pun menegaskan, jika kedua PP tersebut direvisi tanpa dikoreksi, bisa menjadi ultra liberalisasi dan menjadi semakin longgar bagi swasta dan asing, bukan untuk kepentingan negara atau bangsa.

Dalam network sharing ini, perspektif industri beda dengan konsumen. Konsumen maunya layanan bagus, industri mau efisien. Tapi sayangnya, kata Hanafi, revisi ini menabrak beberapa pasal di UU existing.

"Di UU izinnya untuk bangun infrastruktur, tapi di lapangan kalau tidak profitable lalu mengajak operator lain menjadi masalah. Harus regulasi yang lebih tepat dan tidak seliberal draft yang sekarang muncul," kata dia.

Debat Alot Network SharingHanafi Rais
Lebih lanjut dikatakan, network sharing sebaiknya di daerah yang kurang terlayani saja. Namun, dalam implementasi berbagi jaringan itu, pemerintah dinilai tak perlu ikut campur terlalu dalam.

"Ada kewajiban oleh pemerintah untuk network sharing, berarti ada intervensi dari pemerintah, seharusnya B2B jadi operator yang tentukan," ucap Hanafi.

Hal itu pun ikut ditanggapi Yenny Sucipto dari LSM Fitra. Menurutnya, ada potensi penurunan penerimaan negara sebesar Rp 43 triliun selama 5 tahun jika aturan baru ini dipaksakan.

"BUMN diharapkan mendukung APBN untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk asing. Kajian ini harus benar-benar transparan. Pemerintah harus atur ini," tegasnya.

Muluskan Jual Beli Spektrum?

Hanafi juga mempertanyakan masalah aturan berbagi spektrum frekuensi. Karena menurutnya, di PP sebelumnya, spektrum tidak boleh ada pemindahtanganan karena milik negara.

"Sementara di revisi PP ini mudah dipindahtangankan, hanya perlu persetujuan menteri, bisa jadi tidak teratur," sesal putra dari Amien Rais tersebut.

"Sebaiknya kalau mau merevisi PP lebih baik bicara secara makro dengan UU telekomunikasi yang baru agar lebih koheren. Lebih dicermati karena maslahatnya lebih luas bagi industri dan masyarakat, dan sebaiknya ditunda saja," paparnya lebih lanjut.

Masalah jual beli spektrum langsung ditanggapi oleh Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih. Menurutnya, ada situasi yang tidak bisa dihindari dimana telah terjadi pergeseran kebijakan frekuensi.

"Dulu frekuensi dikuasai negara sekarang pelan-pelan jadi barang yang diperjualbelikan. Hampir semua operator besar sudah jadi sasaran pasokan Huawei," ucapnya.

Ia pun khawatir, dengan dibuka lebarnya peluang untuk berbagi jaringan ini bisa menyebabkan timbulnya predatory pricing dan makelar jual beli frekuensi. Masalah ini menurutnya harus ikut diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Predatory pricing itu ranah KPPU, tapi mungkin saja bisa terjadi. Yang dikhawatirkan inline dengan lisensi broker, memperbanyak jumlah pelanggan untuk perkuat saham.

"Kalau dibiarkan akan tergerus. Untuk mencegahnya perlu diterapkan network frekuensi yang terbatas. Korban lainnya adalah industri hulu tidak tumbuh. KPPU bisa mendalami kajian terlebih dahulu," lanjutnya.

Dengan frekuensi yang makin langka, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan mekanisme pasar dengan efisiensi parsial agar tidak menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh frekuensi.

"Pemerintah ingin network sharing tanpa pembatasan. Kami sarankan boleh saja, tapi total pita tidak lebih dari 30 MHz dan tidak dalam frekuensi yang sama. Sehingga akan menguntungkan pelanggan," ujarnya.

Cacat Prosedur?

Alamsyah juga menyayangkan, belum ada rencana pemerintah untuk mencegah diskriminasi tanpa batasan itu. Padahal di negara lain, kata dia, network sharing diprioritaskan di daerah pinggiran saja.

"Kalau di daerah padat akan membunuh kewajiban operator. Telkomsel bangun banyak jaringan, sementara XL dan Indosat tidak semasif itu," ujarnya.

"Apabila penetapan network sharing tanpa batasan, dan juga tidak didukung kewajiban membangun, maka kebijakan ini bersifat diskriminatif. Kalau tanpa konsultasi publik maka rancangan PP ini dapat dipastikan cacat prosedur," sesalnya dalam acara itu.

Menghindari Salah Tafsir

Namun pendapat itu coba diklarifikasi oleh I Ketut Prihadi, Anggota Komisioner BRTI. Menurutnya, dengan adanya revisi PP ini diharapkan salah satunya mendetailkan apa yang dimaksud dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang punya frekuensi bisa menyewakan ke penyelenggara jaringan lainnya.

"Misalnya pada kasus IM2 yang menggunakan frekuensi Indosat. Ada perbedaan penafsiran antara aparat hukum dan pemerintah. Jadi kami berusaha meluruskan penyelenggara yang menggunakan spektrum dan jaringan dianggap sama, padahal berbeda," ujarnya.

Debat Alot Network SharingKetut Prihadi
Lebih lanjut dikatakan, revisi PP untuk network sharing ini untuk mendukung program nawa cita yang diusung Presiden Joko Widodo, khususnya untuk meningkatkan penetrasi broadband di seluruh Indonesia.

"Dengan kondisi saat ini, tidak mungkin apabila masing-masing operator bangun jaringan sendiri-sendiri sampai pelosok. Jadi akan didetilkan mekanisme dan persyaratan apabila penyelenggara jaringan telekomunikasi menyewakan ke penyelenggara jaringan lainnya

"Jangan sampai network sharing dianggap spectrum sharing oleh aparat penegak hukum Bukan penggunaan spektrum secara bersama tapi penggunaan jaringan secara bersama, di dalamnya ada spektrum agar case IM2 tidak terulang," papar Ketut.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Sekjen ATSI Muhammad Danny Buldansyah. Aturan baru ini memang diharapkan untuk mencegah terulangnya kasus seperti IM2 dan penyelenggara jasa/ISP lainnya.

"Network sharing sudah wajar untuk turunkan cost dan efisiensi industri, apalagi untuk percepatan pembangunan hingga ke pelosok sesuai program pemerintah," lanjutnya.

Setuju Dibatasi

Meski Danny mendukung diberlakukannya aturan itu, namun ATSI juga tidak menutup diri jika ada masukan lain dari pihak yang masih keberatan. Misalnya seperti pembatasan area network sharing.

"Memang sebaiknya diatur dibatasi. Semua sepakat tidak dilakukan di Jawa. Di wilayah lain kita punya keterbatasan membangun. Saya sih setuju saja, alangkah baiknya diatur secara lebih detil".

Debat Alot Network SharingDanny Buldansyah

"Karena pemain industri sangat memerlukan network sharing dan mendukung pemerintah Indonesia Broadband Plan untuk mencapai 100% populasi," papar Danny yang juga menjabat Wakil Presiden Direktur di Hutchison 3 Indonesia itu.

Seperti ATM Bersama

"Network sharing tidak bisa dihindari karena sudah terjadi di mana-mana. Apabila network sharing ini disetujui, maka yang terjadi adalah adanya cost eficiency. Sebenarnya untuk backbone sudah di-sharing dengan yang lainnya, jadi sudah lumrah," masih kata Danny.

Ia juga setuju dengan pendapat BRTI, dengan adanya network sharing ini sesuai dengan program nawa cita pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil.

Selain itu dalam penerapannya dapat mengefisiensi biaya, sehingga operator lebih mudah menggelar layanan dan service dengan harga yang lebih murah.

"Network sharing ini seperti layanan unit ATM di mana satu ATM bisa digunakan oleh empat bank, termasuk ATM Bersama. Sehingga bisa lebih memudahkan, dan tidak terjadi over supply. Hal itu yang bisa diikuti dalam industri telekomunikasi saat ini," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Danny, adanya network sharing bisa menjadi salah satu program pemerintah dalam wacana penetrasi coverage untuk menjangkau daerah-daerah lain yang masih belum tersentuh. (rou/asj)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed