Menkominfo: Internet di Indonesia Timur Lelet dan Mahal
Hide Ads

Menkominfo: Internet di Indonesia Timur Lelet dan Mahal

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Jumat, 30 Sep 2016 10:05 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui internet di kawasan Indonesia Timur masih mengidap 'penyakit' lelet dan mahal. Itu sebabnya, Palapa Ring diharapkan bisa menjadi 'obat' yang mujarab.

Demikian diucapkan oleh menteri yang akrab disapa Chief RA itu melalui akun Twitter pribadinya usai meneken surat perjanjian kerja sama proyek Palapa Ring paket timur dengan nilai Rp 5,1 triliun.

Penandatanganan antara Menkominfo, PT Palapa Timur Telematika, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia itu dilakukan di Istana Negara, dan ikut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka proyek Palapa Ring Timur yang dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom, bisa segera dilaksanakan. Sebelumnya, untuk proyek Palapa Ring paket Barat dan Tengah, proses pengerjaannya sudah mulai dilaksanakan.

Menkominfo sendiri mengatakan, bahwa proyek Palapa Ring adalah upaya pemerintah membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi nasional.

"Rahasia umum bahwa meski sama-sama Indonesia, wilayah di luar Pulau Jawa khususnya bagian timur Indonesia mengidap internet lelet dan mahal," ujarnya lewat Twitter seperti dikutip detikINET, Jumat (30/9/2016).

Masalah itulah yang ingin diselesaikan Rudiantara dengan menghubungkan 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan kabel optik.

"Itu masalah bangsa dalam infrastruktur akses Internet, kita butuh 'tol Informasi' yang akan 'dekatkan' semua wilayah Indonesia," katanya lebih lanjut dalam kultwitnya.

Pembiayaan Palapa Ring untuk semua paket menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha/KPBU, sesuai Perpres 38/2015, dan konsepnya adalah BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).

Sedangkan pengembalian investasi badan usahanya menggunakan skema Availibility Payment, sesuai PMK 190/PMK.08/2015. "Dengan kedua skema tersebut, penggunaan APBN/P akan lebih efektif dan efisien," pungkas menteri. (rou/ash)