'Pak Menteri, Tolong Lirik Juga Akses Internet di Desa Terpencil'

Jakarta - Ketimbang sibuk mengurusi pemangkasan biaya interkoneksi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disarankan lebih memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Sehingga, rakyat di daerah juga bisa ikut menikmati perkembangan teknologi informasi dan memudahkan komunikasi antar masyarakat di daerah dengan cepat dan murah.

Sebab sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan internet sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.

Hal itu disampaikan Achmad Muqowam, Ketua Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah dan permasalahan di perbatasan, serta Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal.

Pernyataan ini menanggapi rencana Rudiantara yang akan memangkas biaya interkoneksi karena ingin membuat panggilan lintas operator itu mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net).

Muqowam mengatakan, Menteri Rudiantara harus menjelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkas biaya interkoneksi bisa berdampak positif atau menguntungkan.

"Jika dianggap menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik," katanya.

Secara spesifik, Muqowam mengatakan, apakah kebijakan yang akan diambil Rudiantara, menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Jangan sampai, kebijakan memangkas biaya interkoneksi justru menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

"Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas-batas daerah, sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi," urainya.

Penegasan senada dikemukakan Parlindungan Purba. Dia menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Kominfo. Jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, maka masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan.

Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan. Parlindungan juga mengusulkan agar kebijakan Menteri Rudiantara dikaji benar secara mendalam dampaknya bagi masyarakat daerah.

"Fokus kita kan masyarakat di daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan di Sumut dan daerah lain yang belum teraliri listrik, bagaimana dengan komunikasinya? Sama saja," kata Parlindungan.

Ia pun mencontohkan bagaimana di kapal besar Pelni yang membawa ribuan penumpang untuk mudik dari Batam ke Medan, internet sangat mahal dan sulit. "Ini kan sangat menyusahkan masyarakat," sesalnya. (rou/rou)