Tarif Interkoneksi Turun 25%, Jaringan Seluler di Daerah Bisa Mandek

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan akan segera mengumumkan aturan baru untuk menurunkan tarif interkoneksi yang jadi salah satu komponen panggilan telepon lintas operator (off-net).

"Kesepakatan penurunan interkoneksi 25% keluar bulan Juni ini," ujar menteri yang akrab disapa Chief RA ini saat ditemui di sela Indonesia Cellular Show 2016 di JCC, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Ditegaskan olehnya, salah satu tujuan pemerintah memangkas biaya interkoneksi karena ia ingin membuat panggilan lintas operator itu mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net).

"Interkoneksi bukan satu-satunya alat untuk menjadikan industri efisien. Banyak variable lain yang bisa di-address sehingga implikasinya bisa diteruskan ke pelanggan," paparnya lebih lanjut.

Namun demikian, tidak semua pihak setuju dengan pola pikir menteri yang dianggap cenderung menafikan komponen perhitungan lain dari tarif ritel dimana selain biaya interkoneksi ada variable lainnya.

Menurut Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, biaya interkoneksi merupakan sebagian kecil atau sekitar 15% dari variabel komponen tarif retail secara keseluruhan, yang terdiri dari beberapa variabel biaya lainnya seperti service activation fee, marketing, dan margin.

Sehingga dengan penurunan 25% dari 15% tarif ritel saat ini yang dibebankan kepada pelanggan, yang berkisar di angka Rp 1.500 – Rp 2.000 per panggilan lintas operator, dinilai tidak akan signifikan.

Malahan, penurunan tarif interkoneksi ini dianggap oleh beberapa pihak bisa menghambat pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah. Ketua Program Studi Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung, Ian Yosef, misalnya.

Ia sebelumnya mengatakan bahwa keinginan pemerintah untuk menurunkan tarif interkoneksi secara signifikan, bisa membuat operator berkurang kemampuannya untuk membangun jaringan ke daerah baru dan memperbaiki kualitas layanannya.

Menurutnya, pembangunan ke daerah baru hanya bisa dicapai apabila kebijakan tersebut betul-betul berdasarkan biaya masing-masing operator.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kalamullah Ramli berpendapat bahwa tarif interkoneksi dihitung berdasarkan biaya jaringan masing-masing operator yang terdiri dari beberapa variabel seperti coverage operator, pelanggan, trafik bicara, trafik internet dan investasi elemen jaringan.

"Oleh karena itu biaya interkoneksi masing-masing operator akan berbeda tergantung dari jangkauan dan kapasitas jaringan," kata mantan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo tersebut saat dihubungi terpisah.

Kalamullah menerangkan, sesuai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2006, perhitungan biaya interkoneksi yang disesuaikan dengan masing-masing akan membuat operator tetap dapat membangun karena basisnya adalah biaya investasi masing-masing operator.

"Selama diimplementasikan sesuai biaya jaringan yang dihitung untuk masing-masing operator maka akan adil bagi semua pihak, sesuai prinsip dalam interkoneksi di mana tidak boleh ada operator yang diuntungkan maupun dirugikan demi kepentingan pelanggan," jelasnya.

"Biaya interkoneksi selalu akan turun jika operator tidak memperluas jangkauan jaringan melalui pembangunan BTS baru," kata Kalamullah yang juga akrab dipanggil dengan sapaan Prof Mully tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa biaya interkoneksi merupakan hak operator, jadi tidak bisa diturunkan maupun dinaikkan, karena semua operator dihitung dengan cara yang sama berdasarkan data input masing-masing.

Selama data inputnya benar maka hasil perhitungan akan menjamin pengembalian investasi operator. Biaya interkoneksi pun bukan untuk pelanggan, namun merupakan tarif jaringan antar operator yang dibayar dalam berinterkoneksi.

Menanggapi anggapan penurunan tarif interkoneksi akan berdampak pada turunnya tarif ritel sehingga pelanggan bisa menikmati harga yang murah, Kalamullah berpendapat bahwa kondisi ini apabila memang terjadi hanya akan baik untuk masyarakat secara jangka pendek saja.

"Namun sebaliknya, secara jangka panjang hal tersebut akan berdampak buruk, dikarenakan operator akan berkurang kemampuannya untuk memperluas cakupan jaringan dan mempertahankan kualitas layanan yang baik," pungkasnya. (rou/rns)