Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
Menkominfo Ditugasi Presiden Jokowi Jadi 'AE' di Amerika

Menkominfo Ditugasi Presiden Jokowi Jadi 'AE' di Amerika


Achmad Rouzni Noor II - detikInet

Menkominfo Rudiantara. (detikINET)
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo. Tak cuma mengurusi industri teknologi informasi komunikasi dalam negeri, tapi juga memastikan adanya peningkatan investasi dari luar negeri.

Tambahan tugas itu diberikan oleh Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor. Rudiantara kebagian mengemban tugas untuk mengurusi masalah investasi dari Amerika Serikat dan Amerika Selatan.

"Sebagai menteri (Kominfo), merupakan tugas tambahan. Bagus kok, orientasinya result. Peningkatan investasi," kata Chief RA, panggilan akrab Rudiantara saat berbincang dengan detikINET, Selasa (24/11/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudiantara tak sendirian. Para menteri dan kepala lembaga lainnya juga mendapat tugas serupa untuk menggenjot investasi asing atau foreign direct investment (FDI) dari para negara sahabat.

"Tugasnya berfungsi seperti 'account executive'. Lebih memastikan, khususnya adanya realisasi peningkatan investasi dari negara-negara tersebut. Namun, koridor politik luar negeri tetap mengacu kepada Kemenlu," lanjut Rudiantara.

Menkominfo menambahkan, ada sejumlah foreign direct investment (FDI) yang bisa digenjot dari Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Antara lain dari manufaktur, energi, substitusi impor maupun portfolio.

"Intinya, FDI yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menurunkan Gini Ratio," jelasnya.

Dalam keterangan yang dilansir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tugas dari para Menteri yang ditunjuk adalah berperan menjadi vocal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerjasama investasi tersebut.

Namun demikian, dalam menjalankan tugas tambahan tersebut, ke-12 menteri dan kepala lembaga tersebut tetap berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

(rou/ash)







Hide Ads