Rabu, 16 Sep 2015 07:27 WIB

Kominfo Bergejolak, Eks PNS Postel Tuntut Tunjangan Jastel

Ardhi Suryadhi - detikInet
Menkominfo dan ratusan PNS Kominfo usai pertemuan Selasa (15/9/2015) malam. (Istimewa/detikINET) Menkominfo dan ratusan PNS Kominfo usai pertemuan Selasa (15/9/2015) malam. (Istimewa/detikINET)
Jakarta -

Suara kekecewaan soal tunjangan jastel yang tak lagi diterima oleh PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) eks Ditjen Postel tak lagi bisa tertahankan.

Sampai akhirnya, sekitar 200 pegawai Kominfo eks Postel yang kini sudah dipecah ke berbagai Ditjen datang bergerombol mengenakan baju putih untuk berkorespondensi dengan Menkominfo Rudiantara membahas nasib periuk nasi mereka pada Selasa (15/9/2015) petang di gedung Kominfo jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Jadi bukan demo, istilahnya menggalang teman-teman untuk meminta kejelasan terkait tunjangan jastel yang sudah 9 bulan tidak cair. Semuanya pada resah, jadi kami ingin menghadap Pak Menteri," ujar sumber detikINET yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Mereka yang turun menyatakan keresahannya berasal dari Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika, serta perwakilan dari unit pelaksana teknis Balai Monitoring dan Balai Uji Kominfo. "Ada sekitar 200 orang," lanjut si sumber.

Tak ada demonstrasi dengan mengedepankan otot dan urat syaraf dalam aksi tersebut. Mereka hanya menyampaikan kegelisahan hatinya kepada Menkominfo Rudiantara serta menyampaikan draft perbaikan Perpres sebagai pintu utama agar tunjangan jastel yang tak lagi diterima kembali cair.

"Menteri menerima kami dengan baik. Tapi kata menteri untuk mempercepat proses itu harus mengobrol lisan dengan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Janjinya akan memperjuangkan sepulang dari kunjungan kerja luar negeri," lanjut si sumber. Ya, menkominfo sendiri rencananya akan bertolak ke Jepang pada Rabu (16/9/2015) malam.

Ramai-ramai soal tunjangan jastel sejatinya merupakan cerita lama di lingkungan kerja Kominfo. Tunjangan jastel sebelumnya diberikan kepada para PNS Ditjen Postel yang dulu masih berada di bawah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Deparpostel).

Namun ketika ada perombakan departemen, Ditjen Postel pun dilebur ke Kementerian Kominfo dan menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, BHP USO dan BHP telekomunikasi serta sertifikasi.

Tetapi meski sudah menjadi bagian Kominfo, para PNS Ditjen Postel sejatinya masih 'numpang' berkantor di gedung lama Deparpostel serta menyewa kantor di Menara Merdeka. Sampai akhirnya Postel dipecah ke dua satuan berbeda: Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos Informatika dan Ditjen Penyelenggara Pos Informatika (PPI).

Kembali ke soal tunjangan jastel, tambahan pemasukan ini tak dirasakan oleh seluruh PNS Kominfo -- hanya eks Postel. Namun kini status tunjangan jastel jadi tidak jelas, walau di sisi lain, PNS Kominfo dan kementerian lain sudah mendapat tunjangan kinerja.

Hanya saja tunjangan jastel dianggap tak sebanding dengan besaran yang didapat dari tunjangan kinerja. Sebaliknya, bagi PNS Kominfo di Ditjen lain ada kenaikan karena munculnya tunjangan kinerja.

"UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan tidak boleh menurunkan kesejahteraan pegawai. Tetapi kita (seluruh PNS Kominfo) baru mendapat 30% dari tunjangan kinerja yang seharusnya didapatkan," ujar orang dalam Kominfo yang menjadi sumber detikINET.

"Padahal kami -- dari dua direktorat ini (SDPPI dan PPI) -- yang menghasilkan PNBP sampai belasan triliunan bagi Kominfo. Selama ini sudah ada aturannya, dan legal melalui jalur hukum," pungkasnya.

(ash/yud)