Soal Tarif, Pelanggan-Operator Jangan Sampai Tekor

Jakarta -

Isu tingginya tarif layanan data di wilayah Indonesia Timur tengah mengemuka. Hanya saja, isu ini tak mudah diatasi, perspektif harus dilihat dari kedua sisi.

Menurut Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI I Ketut Prihadi Kresna, dua poin penting yang tetap harus dipegang adalah affordability dan sustainbility. Affordability di sini adalah bagaimana untuk memberikan layanan yang terjangkau ke pelanggan, tetapi di sisi lain tetap harus menjaga bisnis operator sehat (sustainbility).

Hal inilah yang disepakati saat pertemuan Menkominfo Rudiantara, BRTI serta Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah di Kementerian Kominfo, Selasa (28/7/2015) pagi ini.

Tarif data Telkomsel sendiri tengah disorot lantaran menerapkan 12 zona dengan besaran berbeda. Hal ini kemudian menimbulkan munculnya petisi online bertajuk "Internet Untuk Rakyat: Save @Telkomsel @KemenBUMN @kemkominfo".

Terkait petisi tersebut, Ketut menilai strategi bisnis Telkomsel sah-sah saja dilakukan, mengingat investasi operator untuk melakukan ekspansi infrastruktur di Indonesia Timur berbeda dengan kota besar seperti di Pulau Jawa.

Hal ini kemudian ditambah dengan perbedaan jumlah pelanggan dan konsumsi menggunakan layanan operator, sehingga banyak dari wilayah Indonesia tak bisa dibandingkan secara apple to apple dalam kacamata bisnis.

"Intinya, pemerintah tetap mempertimbangkan harus ada perimbangan. Bisnis operator tetap jalan dan pelanggan tetap bisa menikmati layanan secara terjangkau, jadi ada dua hal penting di sini: affordable dan sustainbility," ujar Ketut saat dihubungi detikINET, Selasa (28/7/2015).

Saat pertemuan tersebut, lanjut Ketut, Telkomsel mengaku jika tarif data yang berlaku saat ini masih lebih rendah dibandingkan biaya (cost) yang dikeluarkan. "Namun dari diskusi tadi kita tetap meminta Telkomsel untuk menghitung apa mungkin untuk membuat selisih tarif dari zona 1 ke 12 tak terlalu jauh," Ketut menuturkan.

Sementara dari sisi pemerintah, nantinya bakal ditinjau peluang program Universal Service Obligation (USO) untuk disinergikan dengan penggelaran layanan telekomunikasi oleh operator di kawasan pedalaman.

"Kita bakal kaji kemungkinan pemerintah masuk lewat program USO. Kalau di daerah tersebut bukan wilayah USO akan kita kaji untuk memberikan subsidi ke daerah ini, tentunya dengan ada perubahan regulasi," imbuh Ketut.

"Mekanisme akan kita bicarakan nanti, entah itu mau subsidi ke pelanggan, ke besaran volume atau lewat operator. Targetnya sih secepatnya," tandasnya.

(ash/ash)