BRTI: Prioritas Kita Bukan Cuma Infrastruktur

Jakarta - Dengan bekal pengalamannya di operator, Muhammad Imam Nashiruddin sadar bahwa ketersediaan infrastruktur broadband adalah sesuatu yang mutlak jika ingin memajukan Indonesia. Namun demikian, itu saja masih belum cukup.

"Infrastruktur saja tidak cukup. Harus ada sufrastruktur, ya regulasinya," ujar Imam, mantan Head of Digital di Indosat yang terpilih jadi salah satu dari sembilan anggota baru Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Regulasi baru jelas diperlukan. Pasalnya, UU Telekomunikasi No. 36/1999 sudah terlalu usang dan kerap ketinggalan. "Itu sudah 15 tahun yang lalu, perlu kita kuatkan lagi dengan UU Konvergensi Telematika karena sekarang trennya sudah konvergen," ujarnya kepada detikINET di gedung Kominfo, Jakarta.

"Belum lagi masalah sekuritinya. Bayangkan, begitu broadband dibuat, virus-virus akan menyebar. Kejahatan maya akan merajalela. Sebelum itu terjadi, paralel kita buatkan sufrastrukturnya. Yang penting lagi, kita harus perkuat industri nasionalnya," papar Imam lebih lanjut.

Imam dan para anggota baru BRTI telah mendapat pesan dari Menkominfo Rudiantara untuk mengawal itu semua. Mulai dari efisiensi operator, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), interkoneksi, broadband, dan lainnya.

"Supaya sektor ini bisa memberikan manfaat terbesarnya bagi rakyat. Rakyat kita akan jadi konsumen yang luar biasa, daya beli meningkat. Tapi kita akan tumbang dengan global kalau (regulasinya) tidak kuat."

"Itu langkah jangka pendek yang kita prioritaskan. Sesuai Nawa Cita yang disampaikan Presiden Jokowi, bagaimana sektor (telekomunikasi) ini bisa menyumbang ekonomi 70%. Yang paling fundamental ya infrastruktur nasional, Indonesia Broadband Plan. Itu yang harus kita kawal," pungkas Imam.

(Achmad Rouzni Noor II/Ardhi Suryadhi)