Harapan Baru Bagi ICT Indonesia

Jakarta - Pergantian presiden tak hanya membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi juga bagi para stakeholder ICT pada khususnya yang merindukan sosok pemimpin yang paham seluk-beluk industri teknologi informasi komunikasi.

Maka saat duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi terpilih untuk memimpin Indonesia dalam waktu lima tahun ke depan, komunitas ICT pun berharap banyak‎ akan adanya perubahan revolusioner yang ikut diusung oleh sosok Menkominfo berikutnya.

Memang, saat masih dipimpin Tifatul Sembiring, industri ICT di Indonesia selama lima tahun terakhir memang mengalami sejumlah kemajuan. Namun itu rasanya belum cukup. Indonesia butuh gebrakan jika ingin quantum leap agar mampu berdiri sejajar dengan negara tetangga.

"There is no silver bullet di mana satu peluru bisa menyelesaikan semua masalah. Saya sadar banyak harapan dan masalah harus ditangani, kita akan kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas," tegas Rudiantara usai terpilih menjadi Menkominfo baru di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Pria yang akrab disapa Chief RA ini menjanjikan harapan baru dengan mereformasi birokrasi dan mempercepat bisnis proses di Kementerian Kominfo agar pelayanan ke masyarakat dan pemegang lisensi bisa jauh lebih cepat.

"Sekarang kita lihat dulu mana yang prioritas, mana yang diutamakan. Di kabinet ini tak ada ego sektroral, nanti ada pekerjaan di mana Kemenkominfo memegang peranan atau mengkoordinasikan. Pokoknya semua bekerja untuk rakyat. Kita mau berganti rezim, dari berbasis perizinan ke pelayanan," katanya.

Sekarang gantian, industri yang biasanya berjalan lambat di era sebelumnya, kini harus mampu bergerak cepat sesuai roadmap Rudiantara yang bertumpu pada payung besar program Indonesia Broadband Plan.

Dalam lima tahun ke depan, mantan petinggi Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata ini tak mau lagi ada istilah internet lemot di negeri ini.‎ Hal itu pun dibuktikan dengan langsung digelarnya 4G LTE tak lama kemudian.

Melayani, Bukan Dilayani!

Berbeda dengan menteri Kabinet Kerja lainnya yang melakukan blusukan atau sidak untuk memahami kondisi di lapangan, Rudiantara lebih memilih langsung beraksi menyelesaikan masalah.

Salah satu contohnya adalah ketika ia coba menyelesaikan masalah pemblokiran yang sempat bikin heboh di era Tifatul. Misalnya saja situs berbagi video Vimeo yang di dalamnya bertebaran konten pornografi.

Rudiantara jeli menganalisa bahwa yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah kontennya. Sementara medium seperti situsnya, sebenarnya tak salah. Maka ia pun tanpa ragu-ragu turun langsung untuk menjadi mediator.

Cara Chief RA berdiplomasi lumayan mengejutkan yakni dengan menghubungi langsung CEO Vimeo dan mengajak netizen untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengakomodir kedua belah pihak. Di satu sisi kebebasan berekspresi tak dipasung, namun wibawa Indonesia tetap dijaga.

Hal ini bisa dikatakan sesuatu yang baru. Langkah Rudiantara mengajak netizen terlibat langsung dalam upaya pemblokiran konten negatif ini bisa dikatakan juga sebagai edukasi bagi masyarakat.

Membuat suatu keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi kita harus belajar mengakomodasi kepentingan pihak lain agar semua pihak bisa mendapatkan win-win solution.

Contoh lainnya adalah ketika Menkominfo coba menengahi polemik antara para operator telekomunikasi dengan pemain OTT (over-the-top) yang hanya menikmati keuntungan tanpa mau repot-repot membangun jaringan.

Rudiantara percaya, ada jalan tengah yang bisa jadi solusi bersama agar kedua belah pihak sama-sama untung. Agar operator tak buntung, dan OTT tak jadi mutung.

“Please, use me. Use me. Saya ada di sini untuk Anda semua. Saya akan jadi salesman Anda untuk menghubungi para OTT ini bernegosiasi. Sediakan data, maka saya akan bicara langsung sama mereka,” kata Chief RA.

Pernyataan semacam ini seakan menegaskan bahwa posisinya sebagai menteri hanya ingin melayani, bukan dilayani layaknya pejabat negara pada umumnya. Semoga saja industri ICT di Indonesia bisa cepat maju dengan cara seperti ini.

(rou/ash)