Jumat, 26 Sep 2014 15:29 WIB

BRTI Cegah Internet Jangan Sampai Mati Total

- detikInet
Ilustrasi (ist) Ilustrasi (ist)
Jakarta -

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) khawatir kalau seluruh penyelenggara jasa internet (ISP) di negeri ini benar-benar kompak menghentikan layanannya, perekonomian negara akan sangat dirugikan.

Itu sebabnya, mereka menjaga agar internet jangan sampai mati total. Demikian diungkap Nonot Harsono dan Muhammad Ridwan Effendi, para anggota komite BRTI saat berbincang dengan detikINET, Jumat (26/9/2014).

"Kita jaga jangan sampai terjadi chaos, terutama dunia perbankan. Bank itu sangat bergantung pada jasa telekomunikasi terutama internet untuk menjalankan ATM, SMS, dan khususnya internet banking," kata Ridwan.

Sementara Nonot khawatir, jika akses internet di Indonesia sampai mati total, tujuan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan terjadi.

"Perekonomian negara amat dirugikan, karena akses internet/informasi menjadi terhenti. Hak warga negara yang dijamin oleh UUD pasal 28f menjadi tidak terpenuhi," ucap Nonot.

"Kita ingat bahwa akses internet untuk 10% populasi bisa menaikkan GDP sebesar 1,38% atau Rp 140 trilliun. Sementara transaksi online akan terhenti dan kembali ke jaman 90-an semua jual-beli harus di pasar fisik dengan tatap muka," sesalnya lebih lanjut.

Hasil Pertemuan

Lebih lanjut diutarakan Nonot, pihaknya juga telah mengadakan pertemuan dengan para ISP yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Dalam pertemuan ini, APJII mengaku khawatir anggotanya bisa ikut dijebloskan ke penjara lantaran skema bisnis yang mereka jalankan mirip-mirip dengan kasus Indar Atmanto, mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2).

APJII pun, kata Nonot, meminta agar Menkominfo Tifatul Sembiring menyampaikan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) dengan disertai penjelasan bahwa kerjasama jasa dan jaringan adalah pola bisnis yang justru didorong oleh regulasi.

"Ketua BRTI akan meneruskan permintaan APJII ini kepada menteri," kata Nonot.

Lebih lanjut dikatakan, di dalam kerjasama penyelenggaraan jasa dengan jaringan seluler, yang membayar BHP (biaya hak penggunaan) adalah pemilik jaringan. Sedangkan penyedia jasa membayar biaya sewa penggunaan saluran yang dipakainya dalam beragam bentuk skema pembayaran B2B (bisnis ke bisnis).

"Kalau hanya pemilik jaringan yang legal berusaha, maka matilah para UKM jasa. Tujuan Pasal 33 UUD 45 tentang demokrasi ekonomi akan tidak terlaksana," pungkasnya.

(rou/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed