Mantan Dirut Indosat Jadi Tersangka

Jakarta - Kasus yang membelit Indosat dan IM2 atas dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G 2.1 GHz, memunculkan tersangka baru berinisial JS. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, ia adalah mantan Direktur Utama Indosat.

Ketika dikonfirmasi, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi membenarkan penetapan tersangka baru tersebut. Dimana hal ini pada awalnya diungkapkan oleh Jampidsus Kejagung Andhi Nirwanto.

Pihak Kejagung belum memberi informasi detail soal sosok JS dan apa perannya. Ia cuma disebut dari internal perusahaan (Indosat).

"Prosesnya masih berjalan," ujar Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi.

Termasuk apakah JS bakal dicekal atau segera ditahan. "Nanti sampai bukti permulaan yang cukup. Termasuk soal pencekalan, masih proses," singkatnya.

Tarik Ulur Kasus

Kasus yang menyeret Indosat dan IM2 yang dituding menyalahgunakan frekuensi 3G di 2.1 GHz memang pelik. Kementerian Kominfo sendiri sebelumnya telah melakukan klarifikasi soal kasus ini dan menyatakan bahwa Indosat dan IM2 tidak melanggar aturan.

Untuk menjelaskan dasar aturan tersebut, Menkominfo Tifatul Sembiring bahkan telah mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung.

Surat bernomor T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 itu juga ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Di sisi lain, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.PRINT-04/F.2/Fd.1/01/2012 tertanggal 18 Januari 2012. Dalam surat perintah penyidikan itu disebutkan pula tersangka kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz milik Indosat berinisial IA.

Ia diduga melakukan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk Indosat Mega Media (IM2). Padahal, IM2 yang dipimpin IA tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G.

IM2 sendiri menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara Indosat dengan IM2 -- yang notabene adalah anak perusahaan dari Indosat sendiri. Meski demikian, menurut Kejagung, IM2 tetap dianggap telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin pemerintah.

Akibat penyalahgunaan ini, negara diklaim telah dirugikan sekitar Rp 3,8 triliun sejak 24 Oktober 2006. IA pun dikenakan sejumlah pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula ketika LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang dipimpin oleh Denny AK melaporkan dugaan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G yang dilakukan Indosat dan IM2 ke Kejati Jawa Barat. Namun, karena locus delicti-nya tidak hanya di Jawa Barat, penyelidikan kasus ini pun diambilalih oleh Kejagung.

Denny AK sendiri baru saja ditetapkan bersalah dan divonis 1 tahun 4 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus pemerasan terhadap Indosat.

Hakim menyatakan ketua LSM KonsumenTelekomunikasi Indonesia (KTI) tersebut terbukti melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP mengenai pemerasan. Sebelumnya Denny dituntut tiga pasal, yaitu, Pasal 369 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Denny terbukti secara sah bersalah atas pemerasan sebesar Rp 30 miliar dengan dalih membicarakan somasi yang dikirimkan ke Indosat.


(ash/ash)