Kominfo: Huawei Harusnya Lebih Peka Sosial

Jakarta - Demo ratusan karyawan Huawei ternyata menarik perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian yang dipimpin Tifatul Sembiring itu pun berharap Huawei memiliki kepekaan sosial dari terjadinya aksi ini.

Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, dari aksi demo karyawan Huawei yang diramaikan oleh sekitar 400 karyawan itu, pihaknya tidak ingin mengomentari urusan ketenagakerjaan.

Namun lantaran Huawei bergerak di bisnis penyediaan jaringan telekomunikasi yang berada di bawah naungan Kominfo, membuat mereka sedikit angkat bicara.

Ada tiga hal yang disampaikan Kominfo kepada Huawei. Pertama, adalah soal kepekaan sosial. Huawei dinilai silakan saja memboyong tenaga kerja asing untuk menjalankan roda bisnisnya di Indonesia.

"Tapi yang proporsional lah, jadi tidak menimbulkan kecemburuan sosial," ujar Gatot kepada detikINET, Kamis (29/11/2012).

Kedua, Gatot menyinggung soal getolnya Kominfo terkait Total Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan.

"Meskipun belum ada aturan soal tenaga kerja, mohon vendor sekelas Huawei bisa menerjemahkan. Untuk perangkat saja itu ada aturannya, harusnya untuk tenaga kerja itu juga harus apple to apple. Meskipun Kominfo tidak mengaturnya secara khusus," sindirnya.

Terakhir, terkait penyelesaian dan imbas yang bisa ditimbulkan dari demo karyawan yang cukup besar itu. Huawei didesak untuk segera melakukan konsolidasi internal sehingga masalah 'rumah tangganya' dapat segera dibereskan.

"Fenomena demo itu tak cuma di Indonesia. Sebelum itu menjadi masalah sosial dan meluas, harus ada konsolidasi internal di antara mereka," Gatot menandaskan.

Sebelumnya, sekitar 400 orang karyawan kontrak dan outsourcing Huawei Tech Investment menggelar aksi damai mogok kerja di depan kantor pusat Huawei di Gedung BRI 2, Jakarta, Kamis (29/11/20112).

"Harusnya yang ikut demo ada 700-an orang. Tapi karena diintimidasi manajemen jadi tinggal 400-an saja," kata Heru Krisnamurti, Ketua Serikat Pekerja Huawei yang ditemui detikINET di tengah aksi demo.

Heru menuturkan, demo terpaksa dilakukan karena perundingan antara Serikat Pekerja dan Manajemen Huawei menemui jalan buntu. "Kami ingin memberikan pressure ke manajemen bahwa tanpa kami, mereka tak bisa apa-apa," ujarnya.

Dalam demo yang digelar di depan Gedung BRI 2, sedikitnya ada sembilan tuntutan yang diminta oleh para perwakilan Serikat Pekerja, antara lain pengapusan outsourcing, pengangkatan karyawan kontrak, tuntutan kenaikan gaji, serta masalah pekerja asing ilegal.

"Rekan kami ada yang tujuh tahun menjadi karyawan kontrak dan tidak juga diangkat jadi karyawan tetap. Sementara untuk pegawai asing dari China bisa dengan mudahnya naik jabatan. Kesenjangan ini yang ingin kami lawan," seru Heru.

Selain di Jakarta, kata dia, aksi unjuk rasa pegawai Huawei ini juga digelar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali Lombok, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.


(ash/tyo)