Pemerintah Harus Belajar dari Kegagalan Penataan 3G

Jakarta - Menata blok frekuensi tidak semudah membalikkan telapak tangan karena melibatkan semua operator. Sehingga perlu dicari cara yang lebih efisien dalam memberikan tambahan blok ketiga 3G bagi operator.

Itu sebabnya, peneliti dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, mengingatkan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan perencanaan dan kalkulasi yang matang dalam seleksi tambahan blok 3G agar tidak terjadi inefisiensi.

"Pemerintah harus belajar dari kasus (kegagalan) penataan blok 3G pada akhir 2011 lalu dimana sangat susah dipenuhi kewajiban menghadirkan blok yang berdampingan bagi pelaku usaha sehingga terjadi inefisiensi dan terhambatnya ekspansi jaringan oleh pemilik frekuensi," jelasnya di Jakarta, Senin (25/6/2012).

Seperti diketahui, pada akhir 2011 lalu pemerintah tak berhasil menata ulang frekuensi 3G di 2,1 GHz karena ada resistensi dari salah satu operator. Sehingga rencana untuk membuat setiap operator memiliki frekuensi berdampingan (contiguous) tak terpenuhi.

Dua Skenario

Meski telah gagal mengatur penataan ulang di akhir 2011, pemerintah berpeluang untuk menebus kesalahannya lewat seleksi beauty contest tambahan blok ketiga 3G di akhir Juni 2012 ini.

Rencananya, seleksi akan digelar mulai akhir Juni selama satu bulan hingga Juli, dan diharapkan pada Agustus nanti frekuensi sudah bisa digunakan. Namun saat ini, persyaratan seleksi, scoring, dan paket pelepasan blok ke pelaku usaha, masih belum final didiskusikan di kalangan internal pemerintah.

Menurut Heru, jika melihat kondisi yang ada, pemerintah dari awal harus berani menyatakan status dari blok yang akan ditawarkan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi yang ada di frekuensi 2,1 GHz.

Ia memprediksi, pemerintah memiliki dua skenario opsi bagi calon pemenang nantinya. Pertama, calon pemenang harus menerima kondisi blok 11 dan 12 seperti yang ada sekarang.

"Siapa yang menang akan menempati blok 11 atau 12, dan pemerintah bisa bilang ini seleksi untuk kedua itu," katanya.

Terkait isu interferensi, pemerintah menurutnya harus memfasilitasi Smart Telecom untuk mengatur power sinyalnya. Konsekuensi dari pilihan pertama ini tidak ada penataan ulang frekuensi seperti yang dijanjikan pemerintah akhir tahun lalu.

"Sebenarnya secara teknologi ini bisa diwujudkan karena blok ketiga tidak harus berdampingan, dengan syarat dua blok pertama contiguous, dan yang terpisah tidak lebih dari 25 MHz," katanya.

Sedangkan skenario kedua, pemerintah menyatakan usai proses seleksi akan ada penataan ulang untuk semua operator agar keinginan memiliki blok berdampingan terpenuhi.

"Jika ini yang dipilihi pemerintah, dipastikan akan rumit dan terjadi inefisiensi. Saya ingatkan, jika opsi ini dipilih, pemerintah tidak boleh menyatakan blok 11 dan 12 yang akan ditawarkan dalam seleksi, karena kandidat pemenang bisa saja tidak menempati blok yang ditawarkan itu," katanya.

Masih menurutnya, menata blok frekuensi jika belajar dari aksi tahun lalu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena melibatkan semua operator, sehingga perlu dicari cara yang lebih efisien dalam memberikan tambahan blok ketiga bagi operator.

"Hal yang menjadi dilema bagi pemerintah adalah adanya kesepakatan menata ulang di akhir 2011 itu, tetapi perkembangan teknologi justru menunjukkan ada kemungkinan tanpa ditata ulang dengan kondisi yang ada bisa diutilisasi blok yang dimiliki," pungkasnya.



(rou/rou)