.webp)
Dalam waktu sebulan, kanal yang masih kotor di blok 11 dan 12 karena interferensi pita penyangga (guardband) milik Smart Telecom, harus sudah bersih jika pemerintah serius menghindari potensi kerugian dari pembayaran up front fee dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang seharusnya bisa diterima kuartal kedua tahun ini dari hasil lelang.
Itu sebabnya, sejumlah pihak termasuk Komisi I DPR RI, mendesak Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar segera membereskan masalah kanal 'kotor' ini supaya bisa segera digunakan oleh pemenang tender nantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksanaan tender yang semula sempat dijadwalkan Maret 2012 ini, akhirnya diundur jadi akhir April atau awal Mei karena masih belum adanya kepastian tentang kanal yang akan dilelang.
Sementara BRTI menjelaskan, pihaknya masih mengkaji kesiapan dan ketersediaan sisa kanal 3G agar di kemudian hari tidak dipermasalahkan oleh para pemenang tender.
"Ibarat mau menjual tanah, kami harus pastikan dulu tanah tersebut layak untuk dijual agar tidak dipermasalahkan oleh pembeli nantinya. Kita akan pleno untuk memutuskan kesiapan dan ketersediaan kanal tersebut," papar Anggota Komite BRTI Heru Sutadi.
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Sentosa.
"Mastel berpendapat, sebelum ditenderkan band 11 dan 12 harus bersih bebas dari interverensi baik dengan Smart maupun dengan para operator 3G lainnya. Ini sangat prinsipal sekali," tegasnya.
Sebelumnya, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos Informatika Kementerian Kominfo Muhammad Budi Setiawan menyatakan, pemenang lelang yang kebagian kanal 'kotor' akan mendapatkan insentif harga lebih murah karena mereka yang akan membersihkan.
Mastel sendiri menilai, yang seharusnya bertanggung jawab atas bersihnya kanal tersebut adalah pemerintah, bukan operator 3G.
"Tidak dong, harus pemerintah yang punya power. Kan saat tender 3G mau di-launch dulu ada persyaratan bahwa Smart akan dipindah. Ya jelas, pemerintah yang harus action. Kalau pemenang disuruh membersihkan biayanya akan sangat mahal sekali dan tidak masuk akal," kata Setyanto.
"Kalau pembersihan bisa segera diselesaikan, maka tender dapat segera dilaksanakan. Pokoknya bersihkan dulu oleh pemerintah yang punya aparat lengkap," lanjutnya.
Lelang tambahan kanal 3G yang memperebutkan dua kanal dengan lebar pita masing-masing 5 MHz ini diyakini tidak akan menaikkan kualitas layanan terhadap akses data. Terutama bagi pemenang yang memiliki pelanggan data lebih dari 10 juta nomor.
"Jika nanti operator besar hanya mendapatkan satu pita selebar 5 Mhz, rasanya masih kurang. Tidak akan mendongkrak kualitas layanan terhadap akses," ungkap pengamat telekomunikasi dari Universitas Indonesia, Gunawan Wibisono.
Menurutnya, regulator ke depan harus mempertimbangkan kelayakan bisnis dalam pemberian kanal bukan pada banyaknya operator yang dapat tetapi lebih pada jaminan Quality of Services (Qos) dan kelanjutan layanan pada pengguna.
"Tidak perlu banyak operator tapi kualitas rendah. Regulator sudah mendapat bayaran BHP pita maka jadi tugasnya untuk membersihkan kanal yang akan dilelang. Selain itu, tidak ada landasan hukumnya bila pembersihan kanal dilakukan oleh operator. Kalau operator tidak sanggup apa kata dunia," sindirnya.
Lelang kanal ketiga 3G ini telah ditunggu setidaknya oleh empat dari lima operator 3G yang ada, yakni Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan terakhir Axis Telekom Indonesia. Keempatnya mengaku berminat untuk memperebutkan dua kanal yang tersisa itu demi ekspansi mobile broadband.
Dari keempat operator itu, yang paling mendapatkan 'angin segar' tentu adalah Telkomsel. Menkominfo Tifatul Sembiring dalam rapat bersama Komisi I DPR terang-terangan menyatakan bakal memprioritaskan operator milik BUMN.
Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno sendiri berharap bisa segera mendapatkan tambahan kanal 3G pada kuartal kedua 2012 ini agar bisa melancarkan ekspansi mobile broadband dengan roadmap 100 kota.
(rou/ash)
Tautan telah disalin