Pemerintah Didesak Tegas Hadapi RIM, Jika Perlu 'Dijewer'

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Kementerian Kominfo didesak bersikap tegas kala berhadapan dengan Research In Motion (RIM) di meja perundingan. Jangan melemah, kalau perlu sang produsen Blackberry 'dijewer' jika tak mau patuh aturan.

Demikian pendapat dari Kamilov Sagala, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) kepada detikINET, Kamis (15/12/2011).

"Jika selama ini pemerintah menunggu RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) untuk penyelenggaraan UU ITE itu disahkan untuk bertindak tegas kepada RIM, tapi kalau menurut saya itu salah. Sebab kalau berdagang ya harus ikut aturan di negara itu dong," tukasnya.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya tak lagi gencar menodong RIM untuk membangun server di Indonesia. Mereka beralasan, masih menanti keluarnya RPP untuk penyelenggaraan UU ITE. Di mana salah satu pasal di dalamnya disebutkan bahwa penyelenggara transaksi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki data center di Tanah Air.

Alhasil, status pemerintah kini lebih sekadar mewanti-wanti. Sehingga diharapkan RIM sudah bersiap ketika RPP itu disahkan yang digadang-gadang harus tuntas pada tahun 2012 mendatang.

Ya, pemerintah boleh saja mengambil sikap. Namun menurut Kamilov, langkah yang selama ini dijalankan RIM dalam merencanakan investasinya menunjukkan jika perusahaan asal Kanada itu tidak berpihak pada Indonesia.

"Sikap RIM itu menambah luka. Kita sekarang dapat apanya? Cuma buat jualan. Pabrik didirikan di Malaysia, server kabarnya dibangun di Singapura," imbuh mantan anggota BRTI ini.

"Jika RIM bilang akan berinvestasi di developer itu basa-basi menurut saya. Kenapa tidak yang kasat mata, seperti pabrik, bisa menyerap tenaga kerja dan developer pun bisa berkembang lewat pabrik BlackBerry ini," lanjutnya.

Sikap pemerintah yang mengendur dalam menjalankan tuntutannya pun disayangkan. Sebaliknya, pemerintah harusnya dapat bersikap lebih agresif dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa, sehingga tak lagi diakali perusahaan asing.

"Kalau perlu pemerintah tegas dengan memberi pelajaran atau menjewer RIM jika tak mau patuh. Seperti menaikkan pajak atau cara lain. Sebab jika ditelisik lebih jauh pun, RIM terbilang bermasalah dalam beroperasi di Indonesia. Karena belum memiliki izin ISP (Internet Service Provider)," jelas Kamilov.

Hanya saja ada baiknya, sikap tegas pemerintah ini harus didukung masyarakat, khususnya jutaan pengguna BlackBerry Tanah Air.

"Masyarakat pasti masih punya nasionalisme lah. Jika pengguna bersatu, pasti akan membuat RIM berpikir ulang. Di sisi lain, animo masyarakat terhadap BlackBerry juga bisa meningkatkan kesombongan RIM di Indonesia," pungkasnya.

"Ini menjadi pelajaran bagi Indonesia. Harkat dan martabat bangsa harus tetap diangkat, kalau ekonomi kan bisa dibangun. Sebab takutnya, kalau pemerintah lemah ini akan jadi latah bagi investor lain. Efeknya luar biasa, negara lain saja tegas. Lebih mahal harkat dan martabat bangsa dari sebuah layanan BlackBerry," Kamilov menandaskan.
(ash/rou)