Siap Jalan Tahun Ini, ICT Fund Tak Perlu Ditunda Lagi

Kuala Lumpur - Tak mau kalah dengan negara tetangga yang telah lebih dulu maju infrastruktur broadband dan teknologi komunikasi informasinya, rencana pendanaan ICT Fund yang sempat terkatung-katung selama dua tahun belakangan ini pun akhirnya dipercepat.

Sinyalemen positif ini dikemukakan Aizirman Djusan, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di sela event Broadband Transformation Summit 2011, di Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (9/5/2011).

"Kami optimistis ICT Fund sudah bisa jalan paling cepat pertengahan tahun ini, sebab duitnya sudah ada. Tinggal menunggu kajian akhir dari Kementerian Keuangan, apakah lembaga ini nantinya jadi milik pemerintah atau operator," kata dia.

Sumber dana ICT Fund sendiri rencananya akan berasal dari dana pungutan Universal Service Obligation (USO) yang sebesar 1,5% pendapatan kotor operator. Saat ini, saldo dana USO di rekening negara berkisar Rp 3,2 triliun.

Menurut Aizirman, kajian ini terus digeber secara intensif dalam enam bulan terakhir oleh Kementerian Kominfo, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kajian ini sengaja dipercepat, salah satunya supaya kami bisa segera merealisasikan program Palapa Ring," ucapnya.

Berdasarkan kajian di naskah akademis Kominfo, model bisnis pembangunan jaringan dalam ICT Fund terbagi tiga, yakni subsidi belanja modal dimana dana USO diberikan di awal investasi dari total yang disepakati.

Kedua, subsidi belanja modal dan biaya operasi dimana dana USO diberikan di awal investasi dari total investasi yang telah disepakati antara Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang merupakan reinkarnasi dari Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP) dengan operator pelaksana. BP3TI masih akan mengalokasikan dana USO untuk subsidi biaya operasi.

Ketiga, Guaranted Revenue dimana dana USO diberikan setiap tahun untuk menjamin revenue yang ditargetkan oleh operator pelaksana. Investasi dari dan biaya operasi dari dana internal operator, BP3TI menjamin revenue yang diterima operator sesuai proyeksi.

Rencananya, proyek pertama yang akan dibiayai oleh ICT Fund adalah pembangunan backbone utama yang menyambungkan kawasan barat dan timur Indonesia beserta jaringan ekstensi ke ibukota kabupaten sesuai dengan arahan Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 yang membutuhkan investasi sekitar US$ 444 juta.

Sementara BP3TI sendiri akan menjadi Badan Layana Umum (BLU) pengelola ICT Fund. Nantinya, penggunaan dana akan ditender untuk menjaga transparansi. Sedangkan bentuk kerjasamanya dengan swasta bisa Public Private Partnership (PPP) atau stimulus subsidi belanja modal.


(rou/fw)