Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan kebutuhan pembangunan BTS hingga 5-7 tahun ke depan mencapai 200.000 menara. Hal ini untuk menopang kebutuhan BTS di berbagai daerah yang masih terbatas dan menekan blank spot yang masih sering terjadi.
"Selama ini (pendanaan lokal) belum terbukti menopang," tegasnya saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (17/3/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kata dia, jika pelaku asing tidak diberikan kesempatan masuk, maka ia tidak terlalu banyak berharap adanya ekspansi pembanguna menara bisa tercapai sesuai dengan target, mengingat pendanaan perbankan dalam negeri pun masih terbatas
"Kalau ini ditutup, kita tidak terlalu ambisius," katanya.
Gita menambahkan pihaknya tidak terlalu berharap sektor menara telekomunikasi ini bisa dibuka seluruhnya untuk asing, namun paling tidak sektor ini bisa diberikan celah bagi asing untuk masuk dalam jumlah terbatas.
"10%, 20%, 40%, atau 51%, yang penting ada keterbukaan," katanya.
Menurutnya saat ini terjadi perbedaan pandangan antara kementerian komunikasi dan informasi dengan BKPM. Pihak BKPM melihat dibukanya menara telekomunikasi untuk asing dilihat dari aspek peluang bisnis dan investasi sedangkan Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi lebih melihat dari aspek teknis, yang lebih menghendaki sektor ini tertutup untuk asing.
"Kita limpahkan hal ini ke Menko Perekonomian dan Pak Presiden," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah sedang merevisi Perpres mengenai daftar negatif investasi (DNI) di antaranya bidang kesehatan, menara telekomunikasi, pendidikan, sektor kreatif, pariwisata, dan pertanian. Dari sekian itu setidaknya sektor menara telekomunikasi yang paling alot pembahasannya. (hen/ash)