BTS Masih Terancam, Surat Empat Menteri Mandul?

Jakarta - Surat keputusan bersama (SKB) untuk menara bersama ternyata belum cukup ampuh untuk menghentikan ancaman perubuhan menara telekomunikasi di kabupaten Badung, Bali.

"Pemkab Badung mengaku sedang membuat aturan yang mengacu pada SKB empat menteri. Jika benar itu menjadi acuan, harusnya tidak ada surat peringatan ini," sesal Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini kepada detikINET, Kamis (16/7/2009).

Belum lama ini, menara telekomunikasi milik Excelcomindo Pratama (XL), Indonesian Tower, dan United Towerindo, yang terpancang di kabupaten Badung, Bali, kembali diancam rubuh oleh penguasa setempat karena dianggap tak berizin.

Ancaman Pemkab Badung ini tertuang dalam surat peringatan yang diterima para pemilik menara tersebut. Dari surat itu terungkap, setidaknya ada tiga menara milik XL dan 13 menara punya Indonesian Tower yang akan dibongkar. Untuk United, belum diketahui jumlah pastinya.

"Kami diberi waktu tujuh hari untuk membongkar sendiri. Ini kasus Badung jilid dua," keluh Dian, yang sehari-harinya menjabat direktur Jaringan XL.

Pada awal 2009, Pemkab Badung membuat kehebohan di industri telekomunikasi dengan merubuhkan menara milik Indonesia Tower, United Towerindo, dan XL. Kasus ini terancam bakal terulang kembali.

Padahal, belum lama ini ATSI telah membuat kesepakatan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait penerapan SKB menara bersama. Dan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam menata menara.

Dengan adanya kasus ini, apakah SKB menara bisa dibilang masih mandul. Namun hal itu ditampik ATSI. "Ini baru permulaan, belum bisa dikatakan berhasil atau tidak. Nampaknya kami harus lebih gencar lagi mensosialisasikannya. Setelah Yogya, mungkin selanjutnya ke Badung," tandas Dian.
(rou/wsh)