Pemerintah Tagih Bukti Konkret Purna Jual BlackBerry

Jakarta - Setelah diberi ultimatum oleh pemerintah, Research in Motion (RIM) boleh saja berjanji akan membangun pusat layanan purna jual (after sales  service) BlackBerry di Indonesia. Namun masalahnya, kapan?

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika, Gatot S Dewa Broto menyampaikan apresiasinya terhadap respon positif RIM dalam kasus ini. Namun sebagai juru bicara perwakilan pemerintah, ia mesti memastikan apa yang dijanjikan RIM konkret adanya.

"Kami masih punya tiga pertanyaan buat mereka. Salah satunya, kapan? RIM belum pernah sekalipun menyebut kapan realisasi pembangunan purnajual produknya di Indonesia, baik lisan maupun tertulis," ungkap Gatot pada detikINET, Jumat (10/7/2009).

Perwakilan RIM dari Asia Pasifik beserta Atase Perdagangan Kedubes Kanada, beberapa waktu lalu sempat menemui perwakilan pemerintah Indonesia yang  dipimpin Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar.

Pertemuan itu sejatinya hendak membahas masalah keluhan pelanggan. Namun RIM yang kerap memuji Indonesia sebagai negara yang sangat baik pertumbuhan
industri telekomunikasinya, melulu hanya membicarakan skema bisnisnya saja bersama mitra operator lokal.

RIM boleh saja berkilah bahwa produk BlackBerry yang diakui keberadaannya hanya yang melalui jalur distribusi mitra operator. Namun Basuki bersikeras, semua BlackBerry yang masuk ke Indonesia tetap produk RIM yang harus dipertanggungjawabkan layanan purnajualnya.

Bisa dibilang, pertemuan sore itu tak membuat kubu RIM dan Kanada puas. Gatot dan Basuki sempat melihat raut kekecewaan yang terpancar di wajah perwakilan perusahaan asal Kanada itu. Salah satu di antara mereka sempat berpesan pada Basuki. "Tolong masalah ini jangan sampai bocor ke media."

Hal yang langsung ditolak oleh Basuki. "Tidak bisa. Negara kami punya kebebasan mengeluarkan pendapat. We all have freedom of speech in Indonesia," sergah sang dirjen. RIM yang tak bisa berbuat apa-apa segera beranjak pergi.

Beberapa hari berselang, detikINET pun menerima pernyataan resmi dari RIM mengenai komitmen untuk tetap berbisnis di Indonesia. Salah satunya dengan
rencana membangun purnajual. "Namun RIM belum pernah menyebutkan kapan realisasi pembangunannya," kata Gatot.

Pemerintah sendiri telah memberi tenggat waktu 15 hari kalender setelah menerbitkan surat edara  tertanggal 1 Juli 2009 kepad  seluruh mitra operator dan importir paralel untuk menghentikan distribusi BlackBerry di Indonesia. Surat yang pastinya juga diterima oleh RIM ditembuskan kepada Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

Gatot juga mempertanyakan, format layanan purnajualnya seperti apa. "Apa sekadar representatif office, atau memperbesar yang ada di operator eksisting." RIM pun diminta menerjemahkan keinginan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 29/2008, bahwa purna jual yang dimaksud adalah layanan  purna jual yang independen, tidak berafiliasi dengan operator.

Sebelum RIM membangun purnajualnya tanggal 15 Juli, sertifikat A miliknya dibekukan. Otomatis, pemegang sertifikat B seperti operator dan importir paralel, tak bisa memenuhi permintaan pelanggan akan produk BlackBerry. Baik itu  produk baru atau lama.

Nilai kerugian yang ditaksir operator dalam hal ini sebesar US$  6,8 juta per bulan. Kerugian tersebut datang dari estimasi tiap operator yang memasarkan 3000 unit handset tiap bulan, dimana satu unitnya berkisar US$ 600.

Dengan terhentinya pasokan barang dari RIM, otomatis, operator penyedia layanan hanya akan saling rebut pelanggan eksisting operator lain untuk ditarik jadi  pelanggannya.

Bisa dibilang yang paling merana  dengan kondisi ini adalah Natrindo  Telepon Seluler (Axis). Sebagai  mitra baru RIM yang belum kebagian pasokan BlackBerry, operator inisudah harus 'saling bunuh' dengan raksasa Indosat, Telkomsel dan Excelcomindo Pratama.

Kelanjutannya akan seperti apa, kita tunggu saja dalam beberapa hari ini.
(rou/ash)