Operator Butuh Stimulus Regulasi Telekomunikasi

Jakarta - Operator memahami tak mungkin mendapatkan insentif berupa stimulus dana segar dari pemerintah untuk selamat dari kondisi krisis ekonomi.

"Kami tidak membutuhkan stimulus dana segar. Yang kami butuhkan adalah regulasi yang mendukung operator untuk selamat dari kondisi krisis," ujar Direktur Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi, di sela BRTI Gathering di Sapta Pesona Ditjen Postel, Jakarta, Kamis (16/4/2009).

Menurut Rakhmat, selama ini masih ada regulasi yang ketinggalan dari perkembangan teknologi. Sedangkan di industri telekomunikasi operator mengandalkan teknologi sebagai inovasi dan alat memenangkan persaingan.

"Banyak regulasi yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena itu saran saya Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 perlu diubah terutama kajian tentang penomoran, struktur jaringan, dan routing," jelasnya.

Rakhmat pun meminta regulator harus bisa memisahkan hal yang diatur secara rigid oleh regulasi atau sesuatu yang diatur secara mandiri oleh industri.

"Tidak bisa semuanya diatur. Ada yang namanya negosiasi bisnis antarperusahaan. Kalau regulator masuk ke hal teknis tidak ada yang namanya kompetisi," katanya.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengakui, ketika liberalisasi sektor telekomunikasi dibuka beberapa tahun lalu regulasi yang dibuat sangat ketat.

"Kita membutuhkan regulasi yang ketat kala itu. Hal ini karena hanya ada beberapa pemain. Jika tidak diatur secara ketat yang terjadi adalah menguntungkan sebagian pihak dan negara tidak mendapatkan apa-apa," katanya.

Namun dua tahun belakangan, lanjut Basuki, regulasi yang dikeluarkan sudah mengakomodasi kebutuhan industri. "Sekarang sudah tidak begitu ketat. Kita mengakomodasi kebutuhan industri. Buktinya untuk proyek Palapa Ring pemerintah sedang menimbang untuk memasok dana melalui ICT Fund," tandasnya.

(rou/ash)