Aturan SMS Premium Tak Bisa Memuaskan Semua

Jakarta - Tarik ulur soal pungutan BHP (biaya hak penggunaan) telekomunikasi yang dibebankan kepada penyedia konten (content provider/CP), ternyata turut jadi perhatian anggota dewan di Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I Djoko Susilo menyatakan Depkominfo menyalahi wewenang jika tetap bersikeras menarik pungutan satu persen pendapatan kotor dari para CP.

"Pungutan BHP seharusnya hanya ditujukan kepada penyelenggara jaringan saja, bukan ke penyedia konten. Sebab, penyedia konten tak punya jaringan. Hanya konten saja," ujarnya lantang saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menkominfo Mohammad Nuh di gedung DPR Jakarta, Senin (9/2/2009).

Meski demikian, Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar, tetap bersikeras bahwa CP yang berbisnis di sektor telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggara jasa layanan telekomunikasi.

"CP ini bagian dari penyelenggara telekomunikasi. Ini sudah jelas regulasinya. Aturan tidak bisa dinegosiasikan," balas Basuki tak kalah lantang.

Menurutnya, pemerintah tetap akan menarik pungutan BHP karena telah didukung dengan hadirnya PP PNBP No. 7/2009 yang belum lama ini diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP tersebut mengatur tarif dan jenis PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

"Ini juga menegaskan UU sebelumnya. Memang, aturan ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Yang penting hak publik dan industri tetap kami jaga," tandas Basuki.

(rou/ash)