Dicari! Alternatif Penomoran Telepon FWA

Operator FWA (fixed wireless access) tengah dihinggapi masalah pelik terkait kian terbatasnya blok penomoran untuk layanan telepon tetap. Pemerintah yang tahu persis masalah ini pun coba cari solusi alternatif.

Alternatif pertama yang terlintas di benak Dirjen Postel Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar, ialah dengan cara menghemat sumber daya alokasi penomoran.

"Operator FWA harus lebih efisien dalam meminta alokasi, dari rasio satu banding lima sebaiknya diturunkan jadi satu banding tiga saja," kata Basuki ketika ditemui detikINET dan sejumlah media di gedung Depkominfo, Jakarta, Rabu (31/12/2008).

Alternatif lain yang juga bisa jadi pilihan ialah dengan cara menambah digit nomor yang telah ada. Meski tak menyalahi aturan ITU selaku otoritas telekomunikasi internasional, namun alternatif ini dinilai sangat berisiko mengganggu kinerja jaringan layanan pelanggan.

"ITU membolehkan digit telepon tetap ditambah hingga 15 angka. Tapi dengan menambah nomor, artinya operator harus mengubah sistem dengan konsekuensi memberatkan pelanggan," tukasnya.

Meski dirjen mengaku blok nomor yang tersedia masih cukup, namun ia tak memungkiri kalau sumber daya tersebut akan segera menipis. Wacana tentang blok penomoran berbayar pun kemudian diangkat lagi.

"Mungkin sudah saatnya nomor yang diminta operator jadi tidak gratis lagi dan dikenakan biaya untuk PNBP [pendapatan negara bukan pajak]. Sebab, kalau gratis seperti tidak ada nilainya saja. Ini bisa kita lihat dari tingkat churn rate yang mencapai 30 persen," keluh Basuki.

Ia pun tak mau jika operator incumbent seperti Telkom akhirnya disalahkan akibat

menipisnya blok penomoran telepon tetap yang tersedia. Meski sejatinya, operator FWA yang ingin mendapatkan nomor harus menunggu ' nomor sisaan' dari Telkom.

"Incumbent tidak bisa begitu saja disalahkan. Mereka berbuat demikian karena dapat amanah untuk membangun ke semua daerah," dirjen menandaskan.