Pemerintah Kecewa Astro

Jakarta - Pemegang saham Astro tak mengindahkan panggilan pemerintah terkait rencana berikutnya setelah siaran televisi berbayar itu tak lagi mengudara. Pemerintah pun mengaku kecewa karena hak pelanggan Astro masih terabaikan.

Kekecewaan pemerintah ditegaskan langsung oleh Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Depkominfo, Freddy Tulung, melalui rilisnya yang dikutip detikINET, Selasa (28/10/2008).

Menurutnya, pemerintah hingga kini belum bisa memberikan kejelasan mengenai nasib pelanggan dan karyawan PT Direct Vision--selaku penyelenggara Astro--karena masih menunggu niat baik pemegang saham untuk memenuhi hak-hak pelanggan.

Sejak berhentinya siaran Astro per 20 Oktober 2008, seperti dituturkan Freddy, Depkominfo telah memanggil manajemen Direct Vision dan pemegang sahamnya PT Ayunda Prima Mitra dan PT Silver Concord Holding untuk dimintai kejelasan.

Namun, dari ketiga perusahaan tersebut, hanya Silver Concord yang mangkir atas pemenuhan panggilan. "PT Silver tidak menjelaskan dan memberikan alasan atas ketidakhadirannya itu," kata Freddy.

Depkominfo, lanjutnya, juga telah minta bantuan pihak Ayunda Prima untuk meminta Silver Concord datang memenuhi panggilan. "Namun, sudah dua kali saya undang tapi tetap tidak datang," keluhnya lagi.

Silver Concord secara formal tercantum sebagai pemegang saham mayoritas di Direct Vision (51%), sedangkan Ayunda memiliki 49% saham di tubuh penyelenggara Astro tersebut. Senin kemarin, upaya pemerintah untuk kembali meminta penjelasan dari para pemegang saham menyangkut penghentian siaran dan nasib pelanggan Astro kembali kandas.

Padahal, menurut Freddy, yang ingin dilakukan pemerintah adalah meminta kejelasan tentang perlindungan hak-hak publik atau pelanggan, perlindungan terhadap karyawan dan kemungkinan kontrak-kontrak yang tengah berjalan (on going). "Sebenarnya itu saja niat kenapa kami memanggil para pemegang saham," sesalnya tak habis pikir.

Jika panggilan tak jua dipenuhi, Depkominfo telah menyiapkan beberapa tindakan, mulai dari sekadar peringatan hingga tindakan tegas. "Kami telah menyampaikannya kepada Menkominfo, tinggal menunggu persetujuannya saja," pungkas Freddy. (rou/dwn)