BTS Dicekal, Operator Minta Tolong Regulator

Jakarta - Belakangan, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) ramai-ramai menolak pemberian izin bagi para operator untuk membangun Base Tranceiver Station (BTS) di wilayahnya. Operator pun 'berteriak' dan meminta dukungan dari regulator.

Dedi Suherman, Ketua Pokja Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengatakan, kesulitan membangun BTS di banyak daerah menjadi salah satu hambatan para operator untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Pencekalan ini, lanjut Dedi, tak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Batam. Namun, kota-kota di wilayah Indonesia Timur juga melakukan aksi serupa.

"Terakhir di Manado, yang merupakan wilayah Indonesia bagian Timur, yang telah menyatakan tak mau lagi mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Ini yang jadi persoalan bagi kami," keluh Dedi, di sebuah diskusi dalam rangka Hari Bakti Postel ke-63, di Gedung Indosat Jakarta, Selasa petang (16/9/2008).

Ia pun berharap, regulator dapat menciptakan suasana industri yang lebih kondusif dan mempunyai keberpihakan yang seimbang. "Karena (pelaku) industri kerap menjadi pihak yang selalu dikambinghitamkan," ujar pria yang juga menjabat sebagai GM Technology Planning Telkomsel ini.

Bersatulah Wahai Operator!

Menanggapi 'teriakan' para operator ini, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang diwakili Heru Sutadi menolak anggapan bahwa semua Pemda mempersulit masuknya para operator ini di wilayah mereka.

Sebab, kata Heru, pihaknya seringkali mendapat surat permintaan dari sejumlah Pemda agar ada penyelenggara telekomunikasi yang mau masuk ke wilayah mereka.

"Ini kan bukti bahwa di wilayah tersebut, mereka mau para operator membangun jaringan telekomunikasinya," imbuhnya di kesempatan yang sama.

Sementara Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen menyarankan agar para operator harus bersatu untuk menghadapi para Pemda ini. "Pastikan semua operator kompak menghadapi pemerintah daerah terkait dengan BTS ini, seperti soal penggunaan lahan dan pajak retribusi," tandasnya.


Mau curhat seputar operator telekomunikasi di Indonesia? Sampaikan saja di detikINET Forum.

(ash/dwn)