Penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google dalam laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 dinilai tidak bisa semata-mata dilihat dari sudut pandang politik. Pakar siber Ardi Sutedja mengemukakan analisa persoalan tersebut.
Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan, penindakan terhadap ribuan kanal tersebut perlu dilihat dari aspek keamanan informasi dan tata kelola ruang digital. Ia memandang, persoalan utama bukan terletak pada ideologi atau keberpihakan politik konten, melainkan pola perilaku dan metode yang digunakan untuk memanipulasi ekosistem platform.
Dalam analisisnya, Ardi menyoroti indikasi Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) atau perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Praktik ini merujuk pada aktivitas sejumlah akun yang bekerja secara terorganisasi untuk memengaruhi percakapan dan persepsi publik di ruang digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penindakan platform tidak dipicu oleh substansi ideologis maupun keberpihakan politik dari pesan yang disampaikan, melainkan oleh modus operandi dan perilaku manipulasi teknis yang mencederai integritas jaringan," kata Ardi dalam keterangannya yang diterima detikINET, Jumat (20/11/2026).
Ardi menjelaskan, operasi semacam ini dapat dikenali melalui sejumlah pola, mulai dari otomasi aktivitas dalam skala besar, penggunaan identitas palsu yang menyamar sebagai media independen atau warga biasa, hingga jadwal unggahan yang disinkronkan melalui kendali terpusat.
Selain itu, terdapat pula dugaan orkestrasi perundungan digital atau coordinated harassment yang diarahkan untuk menekan pandangan kritis.
Menurut Ardi, praktik tersebut dapat merusak integritas algoritma platform karena menciptakan aktivitas dan interaksi yang tidak mencerminkan perilaku pengguna organik.
"Ketika ruang digital dibanjiri oleh pabrikasi opini anorganik berskala industri, integritas algoritma rusak dan hak publik untuk memperoleh pertukaran gagasan yang sehat terancam punah," ungkapnya.
Ardi Sutedja, Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Foto: Adi FR/detikINET |
Ardi mengingatkan bahwa media sosial bukan ruang publik tanpa batas. Setiap platform memiliki aturan internal yang mengikat penggunanya melalui Community Guidelines atau Pedoman Komunitas.
Ketika seseorang membuat akun dan menggunakan layanan platform digital, pengguna tersebut pada dasarnya menyetujui ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak serta-merta membebaskan pengguna dari kewajiban mematuhi aturan platform.
Ardi kemudian mengibaratkan penggunaan media sosial seperti memasuki pekarangan milik orang lain. Pengguna tetap memiliki ruang untuk beraktivitas, tetapi harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemilik platform.
"Secara yuridis dan teknis, beraktivitas di platform digital asing ibarat melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah milik orang lain. Setiap tamu yang bertandang wajib tunduk pada aturan rumah tangga yang telah digariskan oleh sang pemilik properti," jelasnya.
Lebih lanjut, Ardi menilai keterbukaan Google dalam mengumumkan penindakan jaringan operasi pengaruh juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dan tata kelola perusahaan.
Sebagai perusahaan publik yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat, Google memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan investor dan mengelola berbagai risiko operasional, termasuk penyalahgunaan platform untuk manipulasi informasi.
Ardi mengatakan transparansi mengenai upaya penindakan menjadi bagian dari akuntabilitas perusahaan dalam menjaga kredibilitas layanan digital.
Ia pun menegaskan penegakan aturan platform semestinya tidak dilihat berdasarkan kedekatan aktor dengan kekuasaan atau kelompok politik tertentu. Parameter yang digunakan seharusnya adalah bukti pelanggaran dan pola manipulasi yang ditemukan melalui proses pemeriksaan platform.
Ardi menyebutkan peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang selama ini mengandalkan pasukan siber atau buzzer untuk memperbesar pengaruh di media sosial.
"Ketergantungan pada model amplifikasi artifisial melalui operasi pasukan siber komersial (buzzer) terbukti rapuh ketika berhadapan dengan perimeter keamanan platform global," tuturnya.
Disampaikan Ardi, membangun kepercayaan publik tidak bisa dilakukan melalui manipulasi persepsi. Ruang digital membutuhkan identitas yang transparan, kepatuhan terhadap aturan, serta pertukaran informasi yang sehat.
Penindakan terhadap ribuan kanal YouTube tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa aktivitas digital tetap memiliki konsekuensi ketika melanggar tata kelola platform yang digunakan.
(agt/afr)


