Adopsi AI di Sektor Keuangan Terjegal 'Shadow AI' dan Infrastruktur

Jakarta -

Sektor layanan keuangan global saat ini tengah berlomba-lomba mengadopsi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dengan ritme yang sangat cepat. Namun, ambisi besar ini rupanya terbentur realita: banyak perusahaan masih kesulitan memperluas skala pemanfaatan AI secara efektif karena tertinggalnya kesiapan infrastruktur, operasional, dan tata kelola internal.

Fakta ini terungkap secara gamblang dalam laporan tahunan Financial Sector Enterprise Cloud Index (ECI) kedelapan yang dirilis oleh perusahaan komputasi hybrid multicloud, Nutanix.

Laporan tersebut menyoroti bagaimana tekanan regulasi dan operasional menciptakan titik balik krusial bagi industri keuangan. Berikut adalah bedah tuntas temuan utamanya:

1. Ancaman 'Shadow AI' yang Merajalela

Ketika perusahaan lambat dalam menyediakan alat AI resmi, karyawan kerap mencari jalan pintas. Fenomena Shadow AI--penggunaan platform AI oleh karyawan tanpa izin resmi dari perusahaan--kini menjadi ancaman keamanan yang sangat masif.

- Sebanyak 66% eksekutif IT melaporkan bahwa karyawannya menggunakan layanan AI ilegal atau tidak berizin.
- Sekitar 86% dari mereka menyadari bahwa praktik liar tersebut menimbulkan risiko bisnis dan keamanan yang signifikan.

2. Birokrasi Internal Jadi Hambatan Utama

Banyak yang mengira keterbatasan teknologi adalah musuh utama dalam penerapan AI. Nyatanya, masalah birokrasi justru jauh lebih menghambat. Saat mencoba meningkatkan skala penerapan AI, perusahaan keuangan menghadapi sejumlah kendala, seperti kompleksitas proses, faktor organisasi, dan keterbatasan teknis.

3. Infrastruktur Kewalahan dan Utang Kedaulatan Data

Di tengah upaya memacu implementasi AI, mayoritas organisasi keuangan harus mengakui kelemahan infrastruktur keras keras mereka.

- Sebanyak 68% eksekutif mengakui bahwa infrastruktur internal (on-premises) mereka belum siap untuk menanggung beratnya beban kerja AI.
- Sebagai jalan pintas, 64% perusahaan memilih untuk bergantung pada penyedia pihak ketiga guna menjembatani kesenjangan infrastruktur tersebut.

Selain itu, muncul masalah baru bernama "Sovereignty Debt" (Utang Kedaulatan Data). Lembaga keuangan memegang data sensitif, sehingga 79% organisasi menjadikan kedaulatan data sebagai prioritas utama. Ironisnya, 62% di antaranya justru masih menjalankan beban kerja berbasis kontainer di public cloud. Ketidakselarasan inilah yang memicu tumpukan utang kedaulatan data.

Di sisi lain, tuntutan AI terbukti menjadi pendorong tren modernisasi. Sebanyak 90% responden sepakat bahwa AI memacu adopsi kontainerisasi, dan 89% yakin tren ini akan terus meroket.

Kunci Sukses: Penyelarasan Infrastruktur dan Regulasi

Untuk bisa beranjak dari sekadar tahap coba-coba menuju implementasi skala besar, lembaga keuangan diwajibkan untuk menyelaraskan infrastruktur, tata kelola, dan proses operasional mereka secara terpadu demi memastikan AI berjalan aman sesuai regulasi.

"Di seluruh wilayah Asia Pasifik dan Jepang (APJ), persaingan kini bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki model AI paling canggih, melainkan tentang siapa yang mampu meningkatkan skala penerapannya secara aman dan bertanggung jawab," tegas Jay Tuseth, Vice President & General Manager APJ di Nutanix, dalam keterangan yang diterima detikINET.

Tuseth menambahkan bahwa pemenang dalam kompetisi teknologi ini bukanlah lembaga yang sekadar memiliki anggaran komputasi terbesar. Pemenang sesungguhnya adalah mereka yang berhasil menyelaraskan infrastrukturnya dengan tuntutan regulasi regional dan kedaulatan data melalui platform berbasis kontainer yang fleksibel.

Sebagai informasi, riset global ECI kedelapan ini dilaksanakan pada November 2025 oleh Wakefield Research. Survei ini melibatkan 1.600 eksekutif di bidang cloud, IT, dan engineering dari perusahaan dengan minimal 500 karyawan di 14 negara, termasuk Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat.

(asj/asj)