Ahli Siber Peringatkan Ancaman Serangan Iran ke Infrastruktur AS

Ketegangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran baru di ranah siber. Sejumlah pakar memperingatkan potensi serangan dunia maya yang dikaitkan dengan Iran terhadap bisnis dan infrastruktur Amerika Serikat.

Pavel Gurvich, pendiri dan CEO startup keamanan siber Tenzai, menilai risiko kini berada di titik krusial. "Dari sisi waktu, ini sekarang atau tidak sama sekali. Dalam arti itu, bahayanya jauh lebih tinggi," ujarnya. Ia menyebut Iran kemungkinan telah menyimpan kapabilitas siber dan menunggu momen berisiko tinggi untuk melancarkan serangan.

Ancaman ini muncul di saat badan keamanan siber utama AS, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), tengah menghadapi dampak shutdown pemerintah parsial, termasuk pemangkasan staf dan perombakan manajemen. Situs resmi CISA bahkan tercatat terakhir diperbarui pada 17 Februari karena masalah tersebut.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyatakan pihaknya bekerja sama dengan intelijen dan aparat penegak hukum untuk "memantau secara ketat dan menggagalkan" potensi ancaman.

Di sektor swasta, perusahaan keamanan siber CrowdStrike melaporkan lonjakan klaim gangguan jaringan dan server oleh kelompok yang dikaitkan dengan Iran. Adam Meyers, petinggi CrowdStrike, mengatakan sektor keuangan dan infrastruktur kritikal berpotensi menjadi target.

John Hultquist dari Threat Intelligence Group milik Google mengingatkan bahwa meski Iran memiliki rekam jejak melebih-lebihkan klaim serangan, dampaknya tetap bisa serius bagi bisnis. "Kami memperkirakan Iran akan menargetkan AS, Israel, dan negara-negara GCC dengan serangan siber disruptif, berfokus pada target peluang dan infrastruktur kritikal," katanya.

CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon juga menyebut bank bisa menjadi sasaran. "Kami selalu berusaha mempersiapkan diri untuk itu," ujarnya, seraya menilai risiko siber sebagai salah satu ancaman terbesar bagi perbankan.

Iran sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas peretasan email staf kampanye Donald Trump pada 2024, serta serangan denial of service terhadap bank-bank besar AS pada 2012--2013.

Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, para ahli menilai ancaman siber kini menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik modern, demikian dikutip detikINET dari CNBC, Rabu (4/3/2026).