.webp)
Terkait kebocoran data registrasi kartu SIM, pihak Kominfo meminta sang hacker berhenti menyerang Indonesia. Akan tetapi sang hacker yang dikenal dengan sebutan Bjorka malah menjawab dengan sebutan idiot dan kemudian cukup ramai dibahas di linimasa.
"Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," ujar Semuel Abrijani Pangerapan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo saat konferensi pers pada Senin (5/9).
Menurut Semuel, aksi pembobolan seperti dilakukan Bjorka sangat merugikan masyarakat. Sebab data pribadi itu melekat di masyarakat. Mereka memberikan data pribadinya karena menggunakan layanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai masyarakatnya dong. Ini kan data masyarakat. Jadi mereka justru menyerang masyarakat sebenarnya. Kalau mau mempermalukan pakai cara yang lain dong, jangan menyebarkan data masyarakat," lanjutnya.
Bjorka lalu mengunggah sebuah pesan balasan terhadap respons Kominfo soal kebocoran data registrasi SIM Card di situs forum Breached. Kendati singkat, pesan yang disampaikan terasa pedas di telinga.
"STOP BEING AN IDIOT," tulis Bjorka dengan huruf kapital berwarna merah. Netizen pun cukup ramai membahas tanggapan dari sang hacker terhadap Kominfo.
Netizen berpendapat pesan yang dikirim Bjorka sebagai kritikan pada Kominfo sendiri. Seperti yang diutarakan akun @maink***. "Stop being an idiot! It's mean your cyber security is sucks!" ujarnya.
Hal senada diutarakan warganet lainnya. "At this point gua lebih mendukung hackernya sih, besok pas pemilu w berharap mereka ngacak acak data calegnya jadi merka ga valid lagi buat mencalonkan diri," ujar akun @s1mple_vi***.
"Anjir kominfo parah sih 😂. Setuju bgt sama hacker nya," tulis akun @lil_thou***.
"@Kominfo your job is protection us as a civilian... hacker is always be a hacker...," ujar akun @dhimasputra***.
Tidak hanya netizen, pengamat keamanan siber juga berpendapat senada. Kominfo tidak bisa lepas dari tanggung jawab, karena mereka adalah pembuat kebijakan di Indonesia. Kalau mereka memerintahkan pengumpulan data, maka Kominfo harus bisa menjamin keamanannya.
Chairman CISSReC Pratama Persadha mendesak agar Kominfo blak-blakan kondisi yang terjadi sesungguhnya terkait kebocoran data SIM card prabayar tersebut. Sebab, Kominfo menggelar program registrasi nomor seluler, sehingga seharusnya Kominfo tahu di mana sumber kebocoran data tersebut.
Selain itu, data yang dibuka hacker menunjukkan ada satu NIK dipakai untuk mendaftarkan ribuan SIM card. Hal ini rawan dipakai untuk penipuan dan kegiatan buzzer anonim.
"Jadi, ini semakin menegaskan bahwa seharusnya Kominfo yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebocoran data ini," imbuhnya.
(fyk/fay)
