Kemenkes meminta masyarakat menghapus aplikasi eHAC dari ponsel masing-masing, menyusul mencuatnya masalah kebocoran data. Namun aplikasi ini masih nangkring di Google Play Store.

Soal dugaan kebocoran data eHAC, Kementerian Kesehatan memberi tanggapannya. Ketika ditanya soal kemungkinan aplikasi di-takedown dari app store, Kemenkes menjawab kepada detikINET melalui pesan singkat.

dr Siti Nadia Tarmizi juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa Kemenkes sudah menutup eHAC dan aplikasi ini tidak lagi digunakan.

"Ini sudah ditutup dan tidak digunakan kembali ya," jawab dr Nadia, Selasa (31/8/2021).

"Jadi memang tidak dianjurkan menggunakan eHAC lama tapi gunakan melalui PeduliLindungi," sambungnya.

Kemenkes mengatakan sudah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah meluasnya dampak kebocoran data tersebut. Upaya pelaporan yang akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh pihak berwajib, termasuk melaporkan insiden terkait kepada Kemenkominfo juga akan dilakukan, sesuai amanat PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ada atau tidaknya pembuktian dari sebuah insiden kebocoran data pribadi baru dapat disimpulkan setelah dilakukan audit digital forensik. Meskipun demikian, dugaan kebocoran data di eHAC lama diduga diakibatkan kebocoran sistem di pihak ketiga.

Untuk urusan take down aplikasi dari App Store dan Google Play Store, bisa dibilang, sejauh ini, tindakan pemerintah masih terbatas pada meminta masyarakat untuk men-download aplikasi PeduliLindungi dan memanfaatkan fitur e-HAC yang ada di dalamnya, lalu menghapus aplikasi e-HAC yang lama.

Dipantau detikINET, aplikasi eHAC Indonesia masih ada di Google Play Store. Di sana tercatat eHAC sudah di-download lebih dari 5 juta kali.

Pakar pun sudah banyak menuliskan kritik mengenai dugaan kasus kebocoran data. Baik data lama maupun data terbaru, informasi yang ada termasuk dalam ranah sensitif dan krusial sehingga tidak bisa diremehkan. Ibarat pipa, sebuah aplikasi, terlebih milik instansi pemerintahan harus bisa meningkatkan filter keamanannya.