Kebijakan privasi baru yang diumumkan WhatsApp menimbulkan kegaduhan. Berbagai pihak mengkritiknya, bahkan pemerintah India meminta WhatsApp mencabut kebijakan baru yang kontroversial tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada CEO WhatsApp Will Cathcart, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India mengatakan bahwa perubahan sepihak ini tidak adil dan tidak dapat diterima.
Ini terjadi sehari setelah perwakilan hukum WhatsApp muncul di Pengadilan Tinggi Delhi, untuk membela petisi yang mengklaim bahwa kebijakan privasi baru memungkinkan pengintaian pengguna tanpa batasan apa pun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari The Next Web, awal bulan ini WhatsApp memberi tahu pengguna tentang perubahan kebijakannya melalui pesan pop-up di aplikasi mereka. Perubahan ini diklaim memungkinkan WhatsApp berintegrasi lebih baik dengan layanan keluarga Facebook lainnya dan membuka jalan bagi bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka.
Nyatanya, banyak pengguna marah mengetahui bahwa salah satu poin kebijakan baru tersebut termasuk pengumpulan data yang diserahkan ke Facebook. Untuk diketahui, Facebook sendiri memiliki catatan kelam dalam menangani data pengguna.
Alhasil, banyak pengguna mulai bermigrasi ke aplikasi lain seperti Telegram dan Signal. Untuk meredakan kemarahan para penggunanya, WhatsApp mengatakan telah menunda perubahan kebijakan privasinya selama tiga bulan.
Keputusan sulit harus diambil oleh WhatsApp. Layanan chat milik Facebook ini bertujuan untuk mendapatkan uang melalui kemitraan komersialnya di WhatsApp Business. Namun, jika harus mengubah kebijakan, mungkin harus mengubah cara berinteraksi dengan pelanggan komersial.
Teguran dari pemerintah India mungkin cukup mendesak bagi WhatsApp mengingat negara ini adalah pasar terbesar WhatsApp. Namun jangan lupa, WhatsApp juga pernah dengan tegas menolak permintaan dari pemerintah India untuk membobol enkripsi dengan alasan mengutamakan privasi. Sekarang, setelah WhatsApp justru tersandung masalah privasi, menarik untuk menantikan apakah WhatsApp juga akan menolak permintaan India.
(rns/rns)