YouTube akan mulai menghapus hoax dan konten negatif terkait Pilpres AS 2020. Tindakan YouTube ini juga berupaya melawan klaim Presiden AS Donald Trump yang masih saja menyebut partai Demokrat berlaku curang dalam memenangkan Pemilu AS 2020.

Sejak pemilihan berlangsung, Trump dan kubunya berupaya menyangkal kemenangan Joe Biden dengan menyebut hasil Pilpres AS 2020 adalah penipuan besar-besaran. Namun, tim kampanye Trump gagal memberikan bukti yang cukup di berbagai kasus pengadilan.

YouTube pun mendasarkan keputusannya untuk melarang video-video yang mengklaim terjadi kecurangan pada Pilpres AS 2020. Karena faktanya, saat ini sudah banyak negara bagian yang secara resmi mengesahkan hasil pemilu mereka untuk menentukan pemenang.

Tak seperti Facebook dan Twitter yang langsung memberi label 'konten menyesatkan', YouTube awalnya hanya menandai video-video semacam itu sebagai 'konten terkait pemilu' karena proses penghitungan suara masih berjalan.

YouTube mengakui bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan yang dilakukannya memungkinkan kemunculan pandangan kontroversial tentang hasil atau proses penghitungan suara pemilu saat ini.

Akhirnya, YouTube kini berusaha untuk meningkatkan integritasnya dengan mengarahkan penonton ke laman 'Rumor Control' milik Cybersecurity and Infrastructure Security Agency yang mengonfirmasi bahwa Joe Biden adalah presiden terpilih menurut sertifikasi suara negara bagian.

Dikutip dari TechSpot, Kamis (10/12/2020) YouTube juga telah merilis beberapa statistik mengenai upayanya untuk membatasi video yang menyesatkan dengan menghentikan lebih dari 8.000 channel dan ribuan video. YouTube menyebut, 77% dari video tersebut tidak mencapai 100 views.

Adapun sekitar 88% video dalam sepuluh besar hasil penelusuran pemilu yang ditampilkan berasal dari sumber berita resmi, sedangakn video dan saluran terkait pemilu yang paling banyak dilihat berasal dari sumber berita seperti NBC dan CBS.

"Kami memahami perlunya pengawasan ketat atas pekerjaan kami yang terkait dengan pemilu. Tim kami bekerja keras untuk memastikan kami menemukan keseimbangan antara mengizinkan berbagai pidato politik dan memastikan platform kami tidak disalahgunakan untuk menghasut atau menyebarkan misinformasi berbahaya secara luas," kata YouTube.

"Kami menyambut debat dan diskusi yang sedang berlangsung dan akan terus terlibat dengan para ahli, peneliti, dan organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan produk kami memenuhi tujuan tersebut. Dan seperti biasa, kami akan menerapkan pembelajaran dari pemilihan ini dalam upaya berkelanjutan kami untuk melindungi integritas pemilu di seluruh dunia," sambungnya.

Perusahaan media sosial menjadi sorotan terkait pengelolaan informasi yang salah di platform mereka masing-masing. Pengaruh media sosial yang berkembang telah memaksa mereka untuk secara agresif memantau informasi yang salah dan menyesatkan sambil mencoba untuk mencapai keseimbangan informasi yang sah.