Senin, 13 Okt 2014 11:10 WIB

Belajar dari 'Tembok Besar' Internet China

- detikInet
Ilustrasi (gettyimages) Ilustrasi (gettyimages)
Jakarta - China terkenal punya aturan tangan besi terkait penggunaan internet bagi rakyatnya. Ribuan situs asing diblokir oleh pemerintah China dan 30 ribu polisi cyber dikerahkan.

Terlihat begitu mengekang memang. Dimana pemerintah memegang kekuasaan penuh terhadap kontrol internet di Negeri Tirai Bambu. Namun bagaimana jika Indonesia sedikit belajar dari aturan yang diterapkan di China?

Tenang, jangan lantas berburuk sangka dulu. Sebelum itu, mari kita jabarkan tentang kondisi internet di China.

Menurut data yang dimiliki Sharing Vision, China saat ini memiliki 1,34 miliar populasi, dimana 564 juta di antaranya merupakan pengguna internet (penetrasi 42,1%).



Pemerintah China diketahui memasung lebih dari 2.600 situs dari barat. Jadi jangan harap netter China begitu akrab dengan Facebook dan Twitter. Sebaliknya, ada situs lokal China yang didorong pemerintah China sebagai alternatif dihadangnya Facebook cs.

Untuk pengganti situs mikroblogging Twitter misalnya, China punya Sina Weibo. Untuk Facebook, lawannya adalah Renren. Baidu untuk Google, Amazon untuk Taobao, dan masih banyak lagi.



Menurut Dimitri Mahayana, Chairman Sharing Vision, operator pun disebutkan harus membeli port untuk mengakses konten ilegal di server-server di China.

Sementara harga IP transit di China juga dipatok sangat mahal. Jika di Amerika Serikat harga IP transit ini cuma USD 0,50/Mbps maka di China mencapai USD 120/Mbps.

"Artinya pengguna internet China dipaksa untuk mengakses situs lokal, karena harga bandwidth untuk mengakses situs luar dipatok sangat mahal," jelas Dimitri saat berbincang dengan detikINET.

China juga punya sistem monitoring yang disebut Great Firewall of China. Ini merupakan proyek yang berada di bawa kendali Ministry of Public Security yang dibandung sejak tahun 2001 dengan investasi awal USD 770 juta.

Kontrol internet yang kuat ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi untuk memonitor untuk posting opini negatif di microblogging, memiliki 30 ribu personil polisi cyber serta 2 juta orang untuk memonitor aktivitas web.

"Intinya di sini adalah, China rela untuk mengucurkan investasi yang tak sedikit untuk mengendalikan internet di negaranya, sampai USD 770 juta di tahun 2001. Coba Indonesia berani untuk mengeluarkan sebagian kecil dari itu, pasti juga bisa membangun sistem internet yang bagus. Tapi bukan berarti punya kontrol seperti China," tegas Dimitri.

Great Firewall of Indonesia?

China terbukti cukup sukses mengendalikan ranah internet bagi penduduknya dengan metode tangan besi. Namun apakah hal ini juga layak ditiru di Tanah Air, membuat Great Firewall of Indonesia mungkin? Rasanya tidak, tetapi kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan China.

Menurut Dimitri, salah satu hal yang bisa dipelajari dan diadopsi di indonesia adalah soal teknologi monitoring yang bisa mengetahui paket internet sampai jeroan terdalamnya.

"Di Indonesia saat ini belum ada. Kalau di China, mereka dijaga oleh 30 ribu polisi cyber dan 2 juta orang yang memonitor. Kita gak harus dibuat sejauh China. Cukup dilakukan dengan moderat dan tidak kopi paste dengan di China," ungkapnya.

Jika Indonesia mengadopsi monitoring China secara plek-plek maka sudah pasti salah karena ideologi negara kita berbeda. Indonesia dan China punya kebijakan hukum yang jauh berbeda, China jelas komunis dan Indonesia demokrasi Pancasila.

"Saya yakin kalau para ahli kita duduk bersama tanpa rasa takut dengan orang yang sadar akan pentingnya monitoring, titik tengah itu bisa ketemu," ujar Dimitri.

Ia melanjutkan, katakanlah kalau di penggaris, China ada di titik 100 untuk mengekang internet. Sementara kita saat ini masih ada di titik nol. Kita tinggal merumuskan mau menempatkan di titik 10, 20 atau berapa.

"Ini harus dicari, tak cuma oleh ahli di bidang internet, tapi juga ahli lainnya, termasuk sosial media, nilai-nilai demokrasi di masyarakat dan lainnya. Ketika sudah ditetapkan, hukumnya bisa diterjemahkan, teknologi tinggal ikut," imbuh Dimitri.

Contohnya begini, seperti yang diutarakan dosen ITB tersebut, para pemonitor cuma bisa mencegah paket/konten internet yang memang sudah jelas ciri-cirinya. Misalnya dia dikirim dari situs ISIS.org, organisasi terlarang langsung dicegat. Sementara kalau bukan masuk daftar hitam ya tidak perlu dimonitor.

"Tapi kalau di blog publik kan sudah terbaca oleh umum. Jadi ada kriteria tertentu yg menjadi batasan. Nah batasan itu yang harus ditetapkan oleh hukum. Krisis kita ada di sini, law-nya ada di sini," Dimitri memaparkan.

Hubber

Usulan lain yang dilontarkan adalah dengan dibangunnya hubber. Ini merupakan jaringan infrastruktur telekomunikasi dan infostruktur (data center) yang menjadi penghubung (hub) layanan komunikasi data berbasis IP antara OTT provider (Google cs) maupun global CDN dengan pengguna layanan komunikasi data berbasis IP di Indonesia.


Indra Utoyo, Direktur Innovation & Strategic Portfolio Telkom memaparkan, hubber punya sejumlah tugas dan fungsi:
1. Mengelola hubungan dengan OTT provider global dan CDN global.
2. Memberikan akses terhadap layanan OTT kepada operator telekomunikasi di Indonesia, kemudian pada gilirannya operator telekomunikasi memberikannya kepada user/pelanggan di Indonesia.
3. Mengelola CDN lokal di Indonesia sesuai dengan spesifikasi dan permintaan OTT provider global dan CDN global.
4. Melaksanakan fungsi manajemen keamanan 4 informasi internet di Indonesia dalam rangka mencegah cyber crime, cyber espionage & kejahatan di internet yang lain.
5. Meningkatkan dan menjaga kualitas layanan yang dirasakan pelanggan di Indonesia.
6. Mengoptimalisasi penggunaan sumber daya telekomunikasi nasional Indonesia yang ada dalam lingkup kekuasaannya.

Jadi, hubber yang dimaksud Indra adalah mengelola hubungan antara OTT Provider maupun global CDN dengan operator telekomunikasi di Indonesia. Kemudian pada gilirannya, user bisa mengakses layanan yang diberikan OTT Provider melewati operator.



Alhasil, setiap OTT yang layanannya digunakan oleh pelanggan di Indonesia hanya bisa masuk dan digunakan layanannya di Indonesia melewati hubber operator.

Hubber operator mengelola Lokal CDN yang lingkupnya meliputi seluruh area geografis Indonesia.

Dan OTT provider yang telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia (misalnya daily page access melebihi satu juta per hari) wajib meletakkan konten atau layanannya di lokal CDN yang dikelola oleh hubber operator.

(ash/fyk)

-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed