.webp)
Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Adi Rahman Adiwoso, menilai Indonesia perlu segera memiliki Space Policy 2045 sebagai arah pembangunan sektor antariksa nasional. Tanpa kebijakan yang jelas, Indonesia dikhawatirkan hanya menjadi pengguna teknologi luar angkasa, bukan pemain dalam industri antariksa yang kini berkembang pesat di berbagai negara.
"Kita perlu kebijakan, kita perlu Space Policy 2045. Indonesia harus memiliki infrastruktur regulasi yang mendukung kemandirian sehingga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi antariksa," ujarnya dalam peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Adi, perkembangan teknologi antariksa saat ini telah berubah drastis. Jika dahulu ruang angkasa identik dengan proyek pemerintah, kini banyak negara justru mendorong perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset menjadi motor utama inovasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam 50 tahun ke depan, lanjutnya, antariksa akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan posisi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, Jepang, hingga Singapura telah berlomba membangun ekosistem antariksa melalui dukungan kebijakan, investasi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi.
Ia mencontohkan Jepang yang mengalokasikan USD 6,7 miliar melalui Space Strategy Fund selama 10 tahun, sementara Singapura baru saja membentuk badan antariksa nasional dan menyiapkan investasi sekitar SGD 200 juta untuk pengembangan sektor tersebut.
"Kita sedang memasuki era ketika space sovereignty (kedaulatan antariksa) menjadi salah satu strategi penting sebuah negara," katanya.
Menurut Adi, pembangunan sektor antariksa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Indonesia perlu mendorong lahirnya startup, perusahaan swasta, hingga talenta muda yang mampu mengembangkan teknologi antariksa. Ia menilai kolaborasi antara industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing di sektor ini.
"Kita harus mendukung tumbuhnya pemain-pemain baru di bidang antariksa Indonesia. Seperti negara lain, pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem antariksa yang berdaulat," ujarnya.
Indonesia, menurut Adi, memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak negara. Salah satunya adalah posisi Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga dinilai sangat strategis untuk peluncuran satelit maupun pengembangan konstelasi satelit orbit rendah.
Bersama negara-negara ekuator lain, Indonesia juga berpeluang membangun konstelasi satelit ekuatorial untuk kebutuhan pengamatan Bumi (Earth Observation).
"Kalau kita bisa bekerja sama dengan Brasil mewakili Amerika Selatan dan Nigeria mewakili Afrika, gabungan negara-negara ekuator itu memiliki produk domestik bruto sekitar USD 4,8 triliun. Ini bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun konstelasi satelit ekuatorial," kata Adi.
Selain regulasi, Adi menilai Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia di sektor antariksa. Ia memperkirakan jumlah tenaga profesional yang benar-benar berkecimpung di bidang antariksa di Indonesia masih kurang dari 1.000 orang, jauh di bawah India yang memiliki sekitar 20.000 tenaga ahli.
Karena itu, ia mendorong adanya integrasi antara dunia pendidikan, industri, dan lembaga riset agar lulusan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) memiliki jalur karier yang jelas.
"Tugas kita adalah membangun jalan agar anak-anak muda Indonesia dapat berkarya dan berkembang. Mereka harus memiliki wadah yang jelas untuk berkarier di bidang antariksa," ujarnya.
Adi sempat mengenang peluncuran Satelit Palapa A1 pada 1976 sebagai tonggak penting sejarah telekomunikasi Indonesia. Menurutnya, saat itu Palapa bukan sekadar proyek teknologi, tetapi simbol kedaulatan yang mampu menyatukan Indonesia di tengah keterbatasan infrastruktur komunikasi antarpulau.
Namun, ia menegaskan bahwa peringatan 50 tahun Satelit Indonesia seharusnya tidak berhenti pada nostalgia. Mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Adi menyebut, "Semakin jauh kita melihat ke belakang, semakin jauh pula kita dapat melihat ke depan."
Menurutnya, semangat itulah yang perlu menjadi pijakan Indonesia untuk membangun industri antariksa yang mandiri dan berdaya saing.
