Studi Global: Suara-suara Pro Palestina Berupaya Dibungkam

Ruang Perbedaan Pendapat Dipersempit

Di Amerika Serikat (AS), hanya dua ekonomi besar yang berada di peringkat kategori 'open' (terbuka) dalam hal kebebasan sipil, yakni Kanada dan Uruguay.

Masyarakat yang dinilai masih terbuka lainnya adalah beberapa negara kepulauan di Hindia Barat. Sedangkan AS sendiri dilabeli sebagai 'narrowed' (terbatas/menyempit).

"Sejak Oktober 2023, AS telah menyaksikan salah satu unjuk rasa dukungan terbesar bagi rakyat Palestina dalam sejarah terkini, yang diungkapkan melalui gelombang protes solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lonjakan protes ini ditanggapi dengan respons yang keras dan penuh kekerasan," kata laporan tersebut.

Pada April dan Mei 2024 saja, laporan tersebut melanjutkan, pihak berwenang menahan lebih dari 3.200 mahasiswa, fakultas, staf, dan jurnalis dalam penggerebekan kampus di seluruh negeri.

Pihak berwenang universitas menuduh mahasiswa dan organisasi yang menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina melakukan pelanggaran seperti 'dukungan material untuk terorisme', meskipun tidak ada bukti, dan telah mengusulkan tindakan diskriminatif seperti pembatalan visa dan deportasi.

Civicus mengatakan telah terjadi 'peningkatan yang nyata' dalam penutupan ruang publik di seluruh dunia. Data mereka menunjukkan bahwa hampir 71% orang di Bumi tinggal di lingkungan masyarakat yang tertekan atau tertutup, sementara hanya 2,1% yang tinggal di masyarakat terbuka.

Laporan tersebut memuat rekomendasi bagi pemerintah, badan internasional, sektor swasta, dan pemegang saham lainnya, yang mendesak mereka untuk berupaya mencabut undang-undang yang menghambat kerja masyarakat sipil dan mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia, jurnalis, pengunjuk rasa, dan anggota kelompok terpinggirkan seperti masyarakat adat dan LGBTQ+.

Civicus juga menyerukan adanya konsultasi yang memadai dengan publik dan masyarakat sipil, sehingga masukan mereka diperhitungkan sebelum penyusunan undang-undang, dan untuk akses internet yang dapat diandalkan dan tanpa hambatan tanpa adanya penghentian paksa di masa krisis.

"Pernyataan yang bersifat memfitnah, ancaman, tindakan intimidasi, dan stigmatisasi juga harus dikecam secara terbuka oleh pejabat terpilih," kata laporan itu.