Di Balik Konversi BBM ke BBG yang Gagal Total

Indonesia secara bertahap memulai peralihan bahan bakar minyak (BBM) ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dalam proses ini, kita harus mengambil pelajaran dari program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang gagal, agar tidak terulang.

Sedikit kilas balik, program konversi BBM ke BBG gagal dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2012. Pemerintah mengaku kesulitan menyediakan konverter kit untuk transportasi, dalam program pengalihan penggunaan BBM ke BBG. Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik, menyebutkan bengkel untuk memasang dan merawat alat konversi BBG juga masih terbatas.

Konversi ke BBG muncul ketika awal Januari 2012, dalam sidang kabinet, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan menjalankan kebijakan mix-energy yang menggabungkan pemenuhan kebutuhan energi dengan kelestarian lingkungan. BBG menjadi alternatif yang dipilih karena ramah lingkungan dan tersedia di dalam negeri.

"Pemerintah mencanangkan BBG untuk sektor transportasi di tahun 2012, itu tidak berhasil karena literasi masyarakat terhadap produk energi tersebut masih kurang," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Deendarlianto dalam 'Eureka! Edisi 9: Selamat Tinggal BBM', Senin (26/9).

Berkaca dari pengalaman ini, menurutnya ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan agar konversi BBM ke energi terbarukan bisa berhasil.

"Di samping kita mendorong infrastruktur, mendorong sumber energinya, kita juga perlu meningkatkan pemahaman bagi masyarakat kita tentang produk dari energi tersebut," ujarnya.

Ia memberikan contoh, untuk mendorong masyarakat berpindah dari energi fosil menuju energi listrik di daerah seperti di Pulau Jawa yang pasarnya sudah ada, maka yang perlu didorong adalah supply alias pasokannya.

"Supply-nya adalah dengan mendorong era industrialisasi berbasis elektrifikasi, lalu pemerintah memberikan insentif terhadap pengguna, kemudian mendorong tumbuhnya investasi, dan memperbanyak infrastruktur yang ada," jelasnya.

Sementara untuk di daerah di luar Pulau Jawa, yang terjadi adalah supply create its own demand. Artinya, pemerintah mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan infrastruktur terhadap elektrifikasi tersebut.

"Untuk daerah di luar Jawa yang perlu disiapkan adalah supply energinya, supply infrastrukturnya. Dan tentu saja ketika itu sudah berpindah," ujarnya.

Tak lupa, lanjut Profesor Deen, regulasi juga perlu dibangun untuk mulai mendorong orang agar berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan atau menuju ke era elektrifikasi.

"Di samping supply-nya, infrastrukturnya, juga regulasinya perlu didukung, dan terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan literasi bagi masyarakat. Jangan sampai mereka ketika melihat BBG sudah takut duluan misalnya," saran Profesor Deen.