ASN Ber-follower di Atas 500 Bakal Jadi Influencer Pemerintah

Jakarta - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mempunyai langkah baru untuk meningkatkan kinerja informasi publiknya. Yaitu dengan menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai influencer mereka di media sosial.

ASN yang bakal dijadikan sebagai influencer pemerintah itu adalah mereka yang mempunyai akun di Twitter dan Instagram dengan follower lebih dari 500 orang dan aktif posting ke medsosnya setiap hari. Hal ini diutarakan oleh Prof Dr Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo.

"Kami minggu depan ini akan mengumpulkan semua kabid humas di tiap provinsi se-Indonesia kemudian sekabupaten/kota se-Indonesia. Kami akan membuat selebritas baru. Kalau yang sudah punya tiga medsos, anggota humas, followernya paling enggak punya 500 dan tiap hari posting, akan kami beri badge government PR officer yang ofisial," ujar Prof Widodo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prof Widodo, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Komunikasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta ini mengaku memang memaksa para anggota tim humas pemerintah ini untuk mempunyai akun media sosial seperti Twitter dan Instagram.

"Kita ini kan humas pemerintah milenial. Masa pegawai humas IKP medsos saja tidak punya," ujarnya saat berbicara di depan wartawan di Bogor, Senin (25/11/2019). Ia memaparkan kalau ASN yang sudah memenuhi syarat tersebut akan diberi badge government PR officer resmi.

Lebih lanjut, Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kominfo, juga menyatakan kalau para ASN ini akan dijadikan semacam influencer oleh pemerintah, yang tugasnya adalah menyebarkan informasi program-program pemerintah ke publik.

"Mereka akan mendapat undangan-undangan ke acara pemerintah. Dijadikan semacam influencer gitu," ujar pria yang akrab disapa Nando tersebut.

Prof Widodo mengakui selama ini memang kinerja Kominfo dianggap hanya kuat di bidang informatika dan masih lemah di bidang informasi publik. Salah satu penyebabnya adalah transformasi zaman yang sangat cepat.

"Jadi cara lama untuk berkomunikasi dengan publik kalau tidak diubah dengan cara baru akan ketinggalan," pungkasnya.