Batasi Internet di Papua, Pemerintah Kasih Ganti Rugi?

Jakarta - Pemerintah melakukan pembatasan internet yang cukup panjang di wilayah Papua dan Papua Barat. Apakah pemerintah akan melakukan ganti rugi?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tidak menyebut secara rinci apakah ada penggantian dari pemerintah atau tidak. Namun, ia menjelaskan pembatasan layanan internet itu bukan kejadian ketika situasi normal.

"Itu kan kejadian yang bukan normal," ujarnya, di Kantor Kominfo, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa malam (3/9/2019).

Baca juga: Blokir Akses Internet di Papua Akan Dibuka secara Bertahap

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan pemerintah akan buka. Pembatasan internet dimulai sejak tanggal 5 September secara bertahap. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat keamanan di lokasi untuk mengetahui daerah mana saja yang sudah kondusif.

"Ini sedang dilakukan koordinasi dengan teman-teman di lapangan. Karena di Papua ada 29 kabupaten/kota, Papua Barat ada 13 kabupaten/kota. Ini yang akan kita lihat nanti yang mana (yang sudah kondusif). Besok mudah-mudahan sudah ada daftarnya. Sehingga yang disampaikan Pak Wiranto tanggal 5 sudah mulai dilakukan pemulihan secara bertahap, bisa kita lakukan," ucapnya.

Rudiantara menyebut tidak butuh waktu lama untuk mengaktifkan kembali layanan internet. Jika sudah dipastikan kondusif, layanan tersebut akan dibuka hanya dalam hitungan jam.

Baca juga: Puluhan Mahasiswa di Sorong Protes Pembatasan Jaringan Internet

"Kita butuh hitungannya jam. Paling lama 3 jam bisa kita pulihkan. Namun, kalau terjadi eskalasi, misalkan jadi tidak kondusif, pembatasannya bisa dilakukan dalam hitungan jam juga. Ini yang kita lakukan," tuturnya.


(eva/afr)