Ponsel BM Akan 'Dibasmi', Begini Komentar Asosiasi Telko

Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (ATSI) mengatakan, aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang sedang dibahas, tak melulu tentang pemerintah.

Menurut mereka, kepentingan operator seluler dan masyarakat juga perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan regulasi yang dibuat untuk menekan peredaran ponsel black market (BM) di Indonesia.

Baca juga: Seluk Beluk Aturan IMEI, 'Pembasmi' Ponsel BM dan Curian

"Ada kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan mencegah ponsel ilegal atau BM," kata Ketua ATSI Ririek Adriansyah ditemui di Selular Congress 2019, Jakarta, Senin (15/7/2019).

"Tapi, ada stakeholder lain, yaitu masyarakat, lalu operator. Mungkin perlu secara komprehensif dianalisa, skema mana yang paling bagus yang nantinya bisa dimaksimalkan, tidak hanya negara tapi juga masyarakat, terutama industri telko," tuturnya.

Di samping itu semua, operator seluler yang tergabung dalam ATSI seperti disampaikan oleh Ririek, mendukung upaya pemerintah ini.

"Ya, kita mendukung usaha dari pemerintah," kata Direktur Utama Telkom ini.

Sejauh ini, tiga pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menggodok aturan IMEI.

Baca juga: 'Saat Aturan IMEI Berlaku, Mau Curi HP pun Mikir-mikir'

Rencananya, 17 Agustus nanti menjadi momen penandatanganan peraturan menteri di masing-masing kementerian. Untuk implementasi, sebelumnya Kominfo menyebutkan hal itu masih terus dibahas di lintas kementerian, termasuk dengan pihak terkait, seperti operator seluler.


(rns/fyk)