Rp 84 Juta untuk Situs SBY itu Relatif Murah

Jakarta - Sudah banyak kasus-kasus penyelewengan dalam pengembangan situs web pemerintahan. Sebagai contoh adalah pengembangan situs Pemda Jawa Barat yang mencapai Rp 847 juta, atau pengembangan situs Kabupaten Mentawai yang membutuhkan biaya sampai Rp 1,95 milyar. Sedangkan pembuatan situs resmi kepresidenan hanya berharga Rp 84 juta, tetapi masih ada yang berpendapat bahwa harga demikian masih terlalu mahal. Lalu berapa harga ideal sebuah situs web kepresidenan?Hal-hal yang sering terjadi adalah generalisasi yang berlebihan. Jika situs Priyadi.net bisa berdiri dengan membutuhkan usaha dua atau tiga malam begadang ditambah ongkos domain sebesar beberapa puluh ribu per tahun saja, lalu apakah situs kepresidenan juga hanya membutuhkan hal yang serupa? Tentu saja tidak. Masih ada faktor-faktor lain yang membedakan antara situs biasa dan situs-situs seperti situs web kepresidenan.Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

• Beban server dan utilisasi bandwidth. Sebuah situs kepresidenan akan jauh lebih sibuk daripada Priyadi.net. Jika Priyadi.net hanya mendapat permintaan (request) dua kali dalam satu detik, maka situs kepresidenan bisa jadi mendapat seratus atau bahkan seribu kali lebih banyak. Sangat jelas situs kepresidenan tidak akan dapat ditangani oleh hanya sebuah server, apalagi oleh sebuah akun shared-hosting. Rasanya situs kepresidenan membutuhkan lima sampai sepuluh buah server, baik yang berhadapan langsung dengan Internet, maupun yang berada di belakang.
• Sumber daya manusia. Hitung-hitungan proyek IT kerap kali melupakan faktor yang satu ini dan terlalu terpaku kepada faktor fisik saja. Untuk merangkai bahan baku sebuah sistem IT tetap dibutuhkan sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia yang dibutuhkan? Hal ini tentunya dapat diperdebatkan. Tetapi yang jelas semakin murah sumber daya manusia maka semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh kepresidenan. Berapa seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan SDM? Saya pernah menghitung jika sistem ini dibangun oleh tiga orang selama dua bulan dan mereka dibayar Rp 5 juta/bulan/orang, maka total biaya yang dikeluarkan sudah mencapai Rp 30 juta. Dan rasanya perhitungan tersebut sangatlah konservatif.
• Keamanan sistem. Karena ini adalah situs yang menyangkut negara, maka keamanan perlu mendapat perhatian yang lebih. Kita tidak ingin rahasia negara diketahui oleh pihak luar yang memanfaatkan kelemahan pada sistem ini. Bahkan, hal kecil seperti vandalisme situs akan berubah menjadi sesuatu yang sangat serius jika dilakukan pada situs sepenting situs kepresidenan.
• Perawatan sistem. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah perawatan sistem. Banyak orang yang menganggap setelah pembuatan sistem selesai, maka sistem tersebut akan berjalan dengan sendirinya. Tentunya hal ini tidaklah benar. Perancang sistem perlu membuat dokumentasi dan SOP yang perlu diikuti oleh tim yang akan menangani sistem setiap harinya. Hal ini juga meliputi pelatihan staf serta perekrutan atau penambahan sistem komputer jika dibutuhkan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka nasib situs ini rasanya akan seperti sebagian situs pemerintahan lainnya.
• Biaya perangkat lunak. Jangan lupakan juga biaya perangkat lunak. Walaupun demikian dengan biaya 'hanya' Rp 84 juta, saya sepenuhnya yakin bahwa sistem ini didesain dengan menggunakan perangkat lunak FLOSS. Jika menggunakan perangkat lunak komersil saya yakin biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih tinggi, baik di awal pembuatan maupun biaya perawatannya.

Singkatnya, membuat situs kepresidenan tidaklah semudah beli domain, sewa hosting dan menginstall WordPress. Masih sangat banyak hal-hal lain yang perlu dipikirkan. Jangan sampai ucapan legendaris "Peralatan yang dipakai KPU terlalu hebat padahal yang dibutuhkan cuma program Excel saja" terulang kembali.Bagaimana dengan pendapat bahwa hal-hal semacam ini hanya buang-buang uang? Media seperti ini sangatlah perlu untuk keperluan akuntabilitas. Tidak jauh berbeda dengan logging pada sebuah web server, kita tidak mematikan fungsi logging hanya karena proses logging memakan sumber daya. Kita membutuhkan informasi yang berasal dari proses logging karena kita ingin mengontrol server kita.Rp 84 juta itu tak sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan. Walaupun demikian sebaiknya memang tim IT situs kepresidenan tetap merinci untuk apa saja Rp 84 juta itu supaya segalanya menjadi lebih jelas lagi ."Artikel diambil dari blog Priyadi.net, atas persetujuan pengelolanya. Judul artikel bisa disesuaikan, tanpa mengubah/mengurangi makna." (wsh/)